Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PENGGUNAAN fasilitas negara dan pengabaian terhadap tugas sebagai pejabat negara berpotensi terjadi atau dilakukan oleh sejumlah pejabat negara yang aktif dalam kegiatan mendukung capres.
PARA pejabat negara yang berada dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM), gabungan partai politik pengusung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka
"Jangan lah, jangan pancing yang begitu-begitu. Harusnya teman-teman pejabat negara itu harus bisa menahan diri kan," kata Bagja
Tiga pejabat Kementerian Perhubungan menjalankan sidang dakwaan terkait suap proyek jalur kereta.
Kepala daerah yang terjaring KPK tidak lepas dari praktik balik modal saat kampanye.
"Larangan itu tegas diatur dalam Pasal 74 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023. Dasar larangan itu mengacu pada Pasal 283 ayat (1) UU 7/2017 tentang Pemilu,"
Dugaan keberpihakan kepada capres tertentu dilakukan oleh Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka, Bupati Banyumas Achmad Husein, dan Wali Kota Medan Bobby Nasution.
Keluarga pejabat diminta tidak serta merta menerima uang dari pejabat tanpa mengetahui asal usul uang tersebut.
Menteri LHK Siti Nurbaya mengajak negara anggota ASEAN untuk menegaskan kembali keteguhannya, melakukan upaya terbaik dalam mengatasi perubahan iklim
PEJABAT Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan mendapat tunjangan kinerja (tukin) hingga mencapai Rp98 juta per bulan dan menerima fasilitas mewah lainnya.
Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto mestinya mundur dari jabatannya di pemerintahan agar lebih leluasa mendekatkan diri dengan masyarakat sebagai bakal calon presiden (bacapres).
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus banyaknya transaksi pejabat yang janggal. Total aliran dana mencapai Rp25,3 triliun.
Pemimpin instansi diminta menjalani profesinya dengan iklas, penuh integritas, dan profesional.
HARTA kekayaan pejabat Dinkes DKI Ngabila hanya Rp73 juta, padahal gajinya setiap bulan senilai Rp34 juta. Fakta itu terungkap dalam LHKPN.
KPK memanggil pejabat dinas perumahan rakyat dan kawasan pemukiman Jakarta Utara untuk mengklarifikasi LHKPN.
Negara tersebut harus menjunjung tinggi pilar demokrasi dan memberikan kewenangan kepada cabang-cabang pemerintahan agar saling mengawasi dan menyeimbangkan.
Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2022 menempatkan Indonesia di posisi 88 dari 168 negara yang diukur dengan skor 34.
Mencegah Flexing, Pemprov DKI memberikan edukasi tentang gaya hidup ke pejabat dan keluarga.
KPK mengultimatum pejabat meminta THR kepada pihak rekanan.
Belakangan pejabat negara menjadi sorotan karena diduga terlibat kasus korupsi. Sempat beredar usulanmenaikan gaji dan tunjangan untuk mengurangi korupsi. Tapi apa benar bisa?
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved