Bawaslu Solo : PKPU Tegaskan Pejabat Negara Lakukan Keberpihakan Terhadap Calon Tertentu

KOMISIONER Bawaslu Kota Solo, Budi Wahyono menegaskan pejabat negara dan daerah maupun aparatur sipil negara (ASN) dilarang melakukan kegiatan mengarah keberpihakan terhadap calon tertentu yang menjadi peserta Pemilu, sebelum, selama dan seusai masa kampanye 

"Larangan itu tegas diatur dalam Pasal 74 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023. Dasar larangan itu mengacu pada Pasal 283 ayat (1) UU 7/2017 tentang Pemilu," kata komisioner Bawaslu Kota Solo Budi Wahyono kepada Media Indonesia, Rabu (23/8) di Solo.

Menurut anggota komisioner Bawaslu Solo periode 2023-2028 itu, larangan bagi pejabat daerah berkepihakan terhadap calon tertentu yang akan berkontestasi dalam Pemilu sebagaimana diatur ayat (1) itu, meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Baca juga : Bawaslu Dalami Kegiatan Gibran Tempel Stiker Ganjar-Jokowi

Dia paparkan, ada sanksi pidananya sebagaimaba termaktub dalam Pasal 547 UU 7/2017, bahwa setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu, bisa dipidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 36 juta.

"Jika pejabat negara dalam masa kampanye melakukan hal itu, maka bisa dipidana    penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta," tukas Budi.

Baca juga : Putusan MK Bisa Berikan Ruang Pendidikan Berpolitik bagi Pemilih Pemula

Namun, lanjut dia, saat sekarang belum memasuki masa kampanye. Tahapan yang ada saat diperbolehkan sosialisasi dan semua peserta pemilu boleh melakukan sosialisasi.

Terkait sosialisasi itu, Budi menegaskan diatut dalam Pasal 79 PKPU 15/2023. Dalam sosialisasi dan pendidikan politik, peserta Pemilu dilarang mengungkap citra diri, identitas, ciri ciri khusus atau karakteristik Parpol. (Z-5)