Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Berharap para hakim MK dari manapun mereka berasal (DPR, Pemerintah & MA) yang masing-masing berjumlah tiga orang itu menyerap aspirasi serta keinginan kuat publik
Wakil Sekretaris Jenderal Partai NasDem Bidang Pemenangan Pemilu Jakfar Sidik mengatakan pihaknya menginginkan sistem proporsional terbuka.
Sikap pemerintah dianggap kontradiktif karena putusan MK itu tidak dapat diterapkan secara berlaku surut sehingga seharusnya diberlakukan pada pimpinan KPK periode selanjutnya.
Sebanyak 25 figur nasional menyampaikan amicus curiae atau sahabat pengadilan ke MK, terkait sistem proporsional terbuka.
Pengamat menilai perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK menguatkan kecuritaan pembekingan untuk pemilu 2024 semakin kental.
KPK mengapresiasi sikap pemerintah yang memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK sesuai keputusan MK.
MANTAN pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menilai dinamika di tubuh KPK hingga adanya keputusan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK
Mahfud menyebut ia telah mencoba mengklarifikasi kepada pimpinan MK pada 29 Mei lalu. MK, kata Mahfud, memastikan bahwa keputusan ini diberlakukan untuk kepimpinan Firli Bahuri cs.
Menko Polhukam Mahfud MD mengakui pemerintah tidak berniat membentuk panitia seleksi (pansel) pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Pemerintah segera menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perpanjangan masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
MK diyakini paham tentang sistem pemilu yang merupakan ranah pembuat UU
"Sidang sudah selesai, tapi putusan belum diagendakan," ujar juru bicara MK Fajar Laksono kepada Media Indonesia
PARTAI NasDem meminta Mahkamah Konstitusi (MK) segera memutus perkara terkait uji materi Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilu atas sistem proporsional terbuka.
Semua aparat penegak hukum, mulai dari KPK, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian, berkomitmen melakukan pemberantasan korupsi.
KPK menyebut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK menjadi lima tahun sudah menjadi undang-undang.
MOMOK proporsional tertutup kembali mencuat seiring pembahasannya yang masih menggantung di Mahkamah Konstitusi (MK).
Ada kepentingan yang menyusup dari upaya mengubah sistem pemilihan umum (pemilu) melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
DOSEN hukum tata negara di Universitas Andalas, Feri Amsari, menilai ada kepentingan yang menyusup dari upaya mengubah sistem pemilihan umum (pemilu)
SEKRETARIS Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan pihaknya mempercayakan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi (MK)
Presiden Joko Widodo mengungkapkan pemerintah masih mengkaji polemik terkait perpanjangan masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved