Pemerintah Diminta tidak Bersandiwara

MK Tegaskan Makna “Kerugian Negara” Harus Kerugian Keuangan Negara dalam Putusan Uji UU Administrasi Pemerintahan

Mahkamah menilai frasa “kerugian negara” yang tercantum dalam Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) UU Administrasi Pemerintahan tidak dapat dibiarkan tanpa penafsiran yang tegas.

MK Putuskan Pimpinan KPK Cukup Nonaktif dari Jabatan Lama, tidak Wajib Mundur Permanen

MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.

Ahli dari Presiden di Sidang MK: Peradilan Militer Penting bagi Disiplin Sistem Pertahanan

Peradilan militer bukan bentuk impunitas, melainkan mekanisme akuntabilitas yang memiliki dasar konstitusional dalam UUD 1945.

Sidang UU Peradilan Militer di MK, Isu Impunitas dan Keadilan Korban Mengemuka

Dimas Bagus Arya Saputra, menyoroti praktik peradilan militer dalam sejumlah kasus pelanggaran HAM berat, termasuk kasus penculikan aktivis 1997–1998 oleh Tim Mawar.

DPR Disarankan Konsultasi ke MK Soal Ambang Batas Parlemen

Rencana revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memicu perdebatan hangat mengenai besaran ambang batas parlemen (parliamentary threshold).

Soal RUU Pemilu, Dasco: Jangan Sampai Nanti Digugat Lagi ke MK

WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan tidak ingin terburu-buru dalam menyusun RUU Pemilu mematangkan kajian, menghindari adanya gugatan berulang ke MK

Sebagai Negara Berdaulat, Semestinya Indonesia Berempati kepada Iran

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan periode 2019-2024, Mahfud MD berpendapat, posisi Indonesia semestinya berempati terhadap Iran. 

Mahfud MD Ungkap Sejarah Polri Dipisahkan dari Kementerian Hankam

Mahfud mengatakan posisi Polri saat ini merupakan hasil reformasi 1998.

Mahfud MD: Pengawasan Eksternal Polri Lemah, Kompolnas Perlu Kewenangan Eksekutorial

Mahfud menyebut, dalam praktiknya Kompolnas kerap bertindak layaknya juru bicara Polri dan hanya menjalankan tugas secara formalitas.

Mahfud MD: Pergantian Hakim MK Usulan DPR yang Mendadak Sah Secara Hukum, Dipertanyakan secara Etika

Menurut Mahfud, dalam beberapa waktu terakhir, DPR cenderung menunjuk calon hakim konstitusi secara internal tanpa proses seleksi terbuka.

Oesman Sapta: Mahasiswa Harus Berpikir Tajam dan Tempa Diri dengan Pengalaman

Kegagalan di masyarakat jauh lebih fatal dibanding kegagalan akademik.

Dugaan Korupsi Kuota Haji Gus Yaqut, Begini Penjelasan Mahfud MD

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menanggapi kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia