Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MAHKAMAH Konstitusi menyatakan sistem Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 akan diputuskan dalam waktu dekat.
Pasalnya, MK hingga saat ini belum menentukan Pemilu 2024 apakah akan menggunakan sistem proporsional terbuka, proporsional tertutup, atau menggunakan model baru/campuran.
Anggota Komisi III DPR RI, Santoso menuturkan pihaknya tak akan mengevaluasi para hakim MK sebelum putusan.
Baca juga : NasDem Minta MK Segera Putus Perkara Uji Materi UU Pemilu Untuk Beri Kepastian Hukum
“Melakukan evaluasi terhadap para hakim MK sebelum putusan tentang sistem pemilu itu diputuskan bukanlah cara yang bijak,” papar Santoso kepada Media Indonesia, Minggu (11/6).
Baca juga : PAN Ingatkan MK Soal Open Legal Policy Sistem Pemilu
Jika Hakim MK dievaluasi sebelum putusan, Santoso menyebut hal itu akan menimbulkan kontroversi serta kegaduhan di publik serta menimbulkan interpretasi dalam hal hukum apakah tindakan mengganti itu sesuai UU atau tidak.
“Kita berharap para hakim MK dari manapun mereka berasal (DPR, Pemerintah & MA) yang masing-masing berjumlah tiga orang itu menyerap aspirasi serta keinginan kuat publik agar pemilu legislatif dengan sistem terbuka,” ujarnya.
“Seperti yang sudah dilakukan sejak tahun 2009 mengingat sistem ini dinilai lebih baik dibanding dengan sistem tertutup,” tambahnya. (Z-8)
Mahkamah Agung Brasil merilis video yang memperlihatkan mantan presiden Jair Bolsonaro memerintahkan kabinetnya untuk mencemarkan sistem pemilihan.
dorongan berlangsungnya pemilihan presiden (pilpres) satu putaran dengan memanipulasi informasi soal membebani anggaran negara merupakan hal yang tidak bisa dibenarkan.
DIREKTORAT Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Polri telah memeriksa 10 saksi dan 6 ahli dalam kasus kasus yang melibatkan pakar hukum Denny Indrayana.
POLRI akan melakukan pemanggilan terhadap Denny Indrayana terkait dugaan penyebaran hoaks terkait putusan sistem Pemilihan Umum (Pemilu).
Dalam demokrasi di Indonesia, pelaksanaan Pemilu 2004 penuh dengan sejarah. Simak beberapa di antaranya.
POLRI menyatakan telah menaikkan status dugaan penyebaran hoaks terkait putusan sistem Pemilihan Umum (Pemilu) oleh Denny Indrayana ke tahap penyidikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved