Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Pengetatan masuk ke MA juga untuk mengantisipasi adanya upaya makelar kasus (markus) yang mencoba memengaruhi hakim.
MA menyakini bisa membersihkan para aparatur yang bermasalah dalam waktu 1 tahun apabila punya kewenangan penyadapan layaknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Gazalba mengajukan permohonan praperadilan terkait penetapan tersangka oleh KPK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).
Kasus yang menjerat GS merupakan pengembangan dari kasus dugaan yang sebelumnya menjerat Hakim Agung Sudrajad Dimyati (SD) dan kawan-kawan sebagai tersangka.
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan bahwa Hakim Agung Gazalba Saleh akan ditahan untuk 20 hari pertama.
Ia menyebut ada tarik menarik kepentingan antarlembaga, yaitu Mahkamah Agung (MA), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Komisi Yudisial (KY).
Jajaran manajemen PT BSS tancap gas dengan tengah mempersiapkan berbagai hal untuk memulai tahapan produksi,
Reformasi MA selama ini sudah berjalan dan terus dilaksanakan dalam mewujudkan visi dan misi MA sesuai amanat yang yang tertuang dalam Cetak Biru MA.
PN Jaksel didatangi oleh tim kuasa hukum pengacara vokal Alvin Lim, yang menanyakan berkas perkara yang hingga kini belum dikirimkan oleh pihak pengadilan ke Mahkamah Agung (MA).
Jubir MA, Andi Samsan Nganro menuturkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang lebih mengetahui terkait kasus yang menimpa dua hakim agung.
Selain itu, Binziad mengungkapkan bahwa pihaknya sudah melakukan rangkaian pemeriksaan bekerja sama dengan KPK.
KY mengaku tengah melakukan cross check dari kedua belah pihak, baik dari pemberi dan perantara penerima.
Komisi Yudisial mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut tuntas kasus korupsi yang melibatkan dua hakim agung.
Mahkamah Agung (MA) didesak berbenah setelah dua Hakim Agung menyandang status tersangka dalam perkara yang diusut KPK.
PUBLIK menuntut adanya perombakan besar di tubuh Mahakamah Agung (MA).
Kebijakan penempatan tentara itu diketahui setelah adanya operasi tangkap tangan (OTT) terhadap salah satu hakim agung yang dilakukan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Data itu termuat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Gazalba yang dilaporkan ke KPK. Laporan itu dia sampaikan pada 21 Januari 2022 untuk periodik 2021.
Menurut Wapres pencegahan di internal MA lebih penting. Wapres juga menilai KPK tidak pandang bulu melakukan pemberantasan korupsi.
MA juga didesak untuk membatalkan penempatan prajurit TNI sebagai satuan pengamanan (satpam) di lingkungan kantor mahkamah. Sebab, kebijakan itu dinilai bermasalah.
Hal ini tentu sangat mengkhawatirkan, mengingat para hakim seharusnya menjadi wakil Tuhan untuk menegakkan keadilan.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved