Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PUBLIK menuntut adanya perombakan besar di tubuh Mahakamah Agung (MA). Hal tersebut terkait dengan ditetapkannya dua hakim agung MA oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus korupsi penangan perkara di MA.
"Fakta ini merupakan momentum yang tepat untuk merombak total MA," ungkap Ketua Ikatan Hakim Seluruh Indonesia (IKAHI) cabang MA, Gayus Lumbuun melalui keterangannya yang disampaikan di Jakarta, Sabtu, (12/11).
Gayus yang menjabat sebagai Hakim Agung MA periode 2011-2018 mengusulkan pencopotan Ketua Muda MA Bidang Pengawasan dan Ketua Muda MA Bidang Pembinaan. Menurutnya proses pengawasan dan pembinaan di MA sama sekali tidak berjalan baik.
"Kita minta keduanya dicopot, tak perlu lagi ada pembinaan dan pengawasan kalau faktanya seburuk ini. Sekarang momentum yang tepat untuk merombak total MA, perlu ditata lagi supaya baik," tegas Gayus.
Menurut Gayus, MA harus betul-betul berbenah dengan mengevaluasi seluruh pimpinan pengadilan mulai dari Pengadilan Tinggi, Negri, hingga jajaran MA sendiri.
Persoalan pengadilan, sekian puluh tahun, semakin hari semakin parah. Bukannya membaik. "Masalahnya bukan hanya dua hakim agung, ini di puncak. Di tingkat bawah, menurut laporan KY 2021, 85 hakim melanggar UU. Belum tahun ini. Ini KY lho," kata Gayus.
Ia melanjutkan MA juga perlu mengedepankan sikap transparansi dalam menggelar persidangan. Selama ini sidang di MA selalu tertutup bagi publik. "Perlu diberikan keadilan bagi korban dengan adanya permainan hakim untuk diberikan eksaminasiatau persidangan ulang," ujar Gayus. (OL-15)
Jupriyadi mengusulkan perlunya parameter yang jelas mengenai kriteria ‘kekhilafan hakim’ atau ‘kekeliruan yang nyata’ untuk membedakannya dengan alasan kasasi.
BEBERAPA bulan ke depan, masa jabatan hakim konstitusi Anwar Usman akan berakhir.
Menurut Setyawan, pengaturan tersebut membuat KY tidak lagi dapat melakukan pengawasan secara mandiri sebagaimana mandat yang diberikan undang-undang.
Selama ini persyaratan untuk menjadi calon hakim agung hanya sebatas tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara. Padahal, sanksi banyak jenisnya, termasuk sanksi sedang.
Memasuki dua dekade perjalanan Komisi Yudisial (KY), Juru Bicara sekaligus Anggota KY Mukti Fajar Nur menegaskan bahwa lembaganya terus mengalami penguatan peran dan kapasitas.
Profesi hakim memiliki tanggung jawab besar di hadapan manusia maupun Tuhan.
CPIB Singapura melaporkan penurunan kasus korupsi pada 2025. Sektor swasta mendominasi tuntutan, sementara integritas sektor publik tetap tinggi.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, Febrie Adriansyah, menghadiri acara Halal Bihalal yang digelar Badan Musyawarah Kekeluargaan Jambi.
Sidang tuntutan dalam kasus dugaan korupsi impor produk kilang atau bahan bakar minyak (BBM) serta penjualan solar nonsubsidi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
berdasarkan putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki mandat konstitusional untuk menghitung kerugian negara.
KPK menilai praktik korupsi di Indonesia kini berkembang layaknya sebuah ekosistem yang melibatkan banyak pihak, seiring munculnya fenomena yang disebut sebagai sirkel.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved