Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
TOKOH Melanesia asal Maluku Utara Albert Hama mengapresiasi Wakapolri Komjen Agus Andrianto yang telah melakukan pelaporan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Berdasarkan LHKPN yang dipublikasikan, total aset yang dimiliki Agus Andrianto mencapai Rp18,96 miliar.
MENTERI Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI, Dito Ariotedjo menyatakan siap memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bila dirinya diminta untuk klarifikasi terkait LHKPN.
PENELITI Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gajah Mada (UGM), Zaenur Rohman, menuturkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu segera memanggil Menpora Dito Ariotedjo.
KPK mempertimbangkan memanggil Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo untuk mengklarifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) miliknya.
KPK kembali mendeteksi adanya laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang janggal. Sebanyak enam Kepala Bea Cukai bakal dipanggil dalam waktu dekat.
Berdasarkan LHKPN, kekayaan menkominfo Budi Ari Setiadi yang baru dilantik mencapai Rp101 miliar.
KPK berencana memanggil kepala bea cukai Yogyakarta Eko Darmanto terkait kejanggalan LHKPN.
KPK tidak menemukan kejanggalan atas pemeriksaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Lampung Reihana
KPK telah menyita dua rumah milik mantan kepala Bea dan Cukai Makassar Andhi Pramono yang berlokasi di Cibubur dan Jakarta.
Komisi Pemilihan Umum tengah menjadi sorotan lantaran sejumlah aturannya yang dinilai inkonstitusional.
HARTA kekayaan pejabat Dinkes DKI Ngabila hanya Rp73 juta, padahal gajinya setiap bulan senilai Rp34 juta. Fakta itu terungkap dalam LHKPN.
KPU menyebut kewajiban penyerahan LHKPN itu tidak serta merta menghilang. Data itu nantinya wajib diserahkan oleh calon terpilih ke KPK setelah pemungutan suara dilakukan.
KOMISIONER Kompolnas Yusuf Warsyim angkat bicara ihwal laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) Kepala Bareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto
Ngabila Salama, Kepala Seksi Surveilans, Epidemiologi, dan Imunisasi Dinkes DKI Jakarta yang viral lantaran pamer gaji Rp34 juta per bulan, ternyata tidak mengisi LHKPN dengan benar.
KPK memanggil pejabat dinas perumahan rakyat dan kawasan pemukiman Jakarta Utara untuk mengklarifikasi LHKPN.
YLBHI menyebut laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) Kepala Bareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto patut dicurigai karena istri gemar flexing.
Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Timur Adhy Karyono meminta Komisi Pemberantasan Korupsi menunda pemeriksaan LHKPN miliknya. Dia berdalih ada acara yang tidak bisa ditinggalkan.
Sesuai janji, Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim memenuhi panggilan KPK untuk klarifikasi LHKPN.
Hari ini KPK memanggil tiga penyelenggara negara dari tiga pemda untuk klarifikasi LHKPN.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved