Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) terhadap Wali Kota Pangkalpinang Maulan Aklil dan Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Timur Adhy Karyono. Keduanya diminta memenuhi panggilan.
"KPK mengagendakan kegiatan klarifikasi LHKPN terhadap tiga orang penyelenggara negara dari tiga pemerintah daerah, yaitu Wali Kota Pangkalpinang, Wakil Gubernur Lampung, dan Sekretaris Daerah Prov Jawa Timur," kata juru bicara bidang pencegahan KPK Ipi Maryati melalui keterangan tertulis, Rabu (17/5).
KPK juga memanggil Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim. Dia sudah memastikan kehadirannya.
Baca juga: 5 Hasil Pemeriksaan LHKPN Pejabat Diproses Hukum, KPK: Strategi Baru
Pemeriksaan LHKPN dilakukan jika KPK melihat adanya kejanggalan data yang diberikan pejabat. Nantinya, para penyelenggara yang dipanggil wajib memperlihatkan dokumen kepemilikan saham yang dibutuhkan.
"Klarifikasi akan dilakukan di Gedung KPK pukul 09.00 WIB," ucap Ipi.
Baca juga: KPK Sebut Wagub Lampung Berjanji Penuhi Panggilan Pemeriksaan LHKPN
Sebelumnya, KPK menjadwalkan permintaan klarifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) milik Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim hari ini, 17 Mei 2023. Dia sudah menyatakan kehadirannya.
"Dari pihak Pemprov (Lampung) sudah sampaikan bahwa akan hadir," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Rabu, 17 Mei 2023. (Z-3)
Calon anggota legislatif terpilih hasil Pemilu 2024 yang belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi terancam tidak dilantik.
KPK mengingatkan tiga wakil menteri yang baru dilantik untuk menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) usai menduduki jabatan baru
KPK menyebut 6.969 calon legislatif (caleg) terpilih) Pemilu 2024 belum menyerahkan LHKPN. KPU tak akan melantik caleg terplih jika belum melaporkan LHKPN
Upaya KPK dan KPU memastikan caleg bebas korupsi dengan mewajibkan penyampaian LHKPN dinilai masih memiliki celah.
Kewajiban caleg terpilih melaporkan LHKPN telah diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 6/2024 mengenai penetapan calon terpilih.
Pansel capim dan Dewas KPK ditantang untuk berani coret calon yang tak patuh menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
WAKIL Gubernur Sumatra Barat (Wagub Sumbar) Audy Joinaldy membuka secara resmi kegiatan Bazar Ramadan 1445 Hijriah di Halaman Kantor Gubernur Sumbar, Selasa (2/4)
Tingkat kemiskinan Sumsel pada September 2022 menurun menjadi 11,9 persen dan merupakan laju penurunan tertinggi secara nasional.
Program ini selain untuk meningkatkan pemahaman para ASN juga dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat luas akan investasi pasar modal.
Sesuai janji, Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim memenuhi panggilan KPK untuk klarifikasi LHKPN.
Pemprov Lampung memastikan Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim akan memenuhi panggilan KPK untuk klarifikasi LHKPN.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved