Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) terhadap Wali Kota Pangkalpinang Maulan Aklil dan Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Timur Adhy Karyono. Keduanya diminta memenuhi panggilan.
"KPK mengagendakan kegiatan klarifikasi LHKPN terhadap tiga orang penyelenggara negara dari tiga pemerintah daerah, yaitu Wali Kota Pangkalpinang, Wakil Gubernur Lampung, dan Sekretaris Daerah Prov Jawa Timur," kata juru bicara bidang pencegahan KPK Ipi Maryati melalui keterangan tertulis, Rabu (17/5).
KPK juga memanggil Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim. Dia sudah memastikan kehadirannya.
Baca juga: 5 Hasil Pemeriksaan LHKPN Pejabat Diproses Hukum, KPK: Strategi Baru
Pemeriksaan LHKPN dilakukan jika KPK melihat adanya kejanggalan data yang diberikan pejabat. Nantinya, para penyelenggara yang dipanggil wajib memperlihatkan dokumen kepemilikan saham yang dibutuhkan.
"Klarifikasi akan dilakukan di Gedung KPK pukul 09.00 WIB," ucap Ipi.
Baca juga: KPK Sebut Wagub Lampung Berjanji Penuhi Panggilan Pemeriksaan LHKPN
Sebelumnya, KPK menjadwalkan permintaan klarifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) milik Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim hari ini, 17 Mei 2023. Dia sudah menyatakan kehadirannya.
"Dari pihak Pemprov (Lampung) sudah sampaikan bahwa akan hadir," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Rabu, 17 Mei 2023. (Z-3)
KPK mengungkap tingkat kepatuhan LHKPN anggota DPRD hanya 41,22%. Simak alasan mengapa transparansi harta penting untuk melindungi legislator dari fitnah dan konflik kepentingan
KPK mesih menyatakan kepatuhan penyerahan LHKPN masih tinggi.
KPK Pastikan Prabowo dan Gibran Sudah Laporkan LHKPN 2025, Ini Rinciannya
Presiden Prabowo Subianto serta 26 anggota Kabinet Merah Putih yang terdiri dari 14 menteri dan 12 wakil menteri, belum atau terlambat melaporkan harta kekayaannya.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan sebanyak 393.922 laporan telah diterima dari total 431.785 pihak wajib lapor (WL).
Sebanyak 96 ribu pejabat belum lapor LHKPN. MAKI mendesak KPK bertindak tegas dan membuka identitas pejabat yang tidak patuh demi transparansi publik.
Kepala KUA Mijen, Azmi Ahsan, menjelaskan bahwa pencatatan resmi merupakan hak konstitusional setiap warga negara dalam sebuah perkawinan.
Menurut Hasnur, memuliakan anak yatim adalah bagian dari kewajiban sosial dalam Islam yang tak boleh diabaikan.
WAKIL Gubernur Sumatra Barat (Wagub Sumbar) Audy Joinaldy membuka secara resmi kegiatan Bazar Ramadan 1445 Hijriah di Halaman Kantor Gubernur Sumbar, Selasa (2/4)
Tingkat kemiskinan Sumsel pada September 2022 menurun menjadi 11,9 persen dan merupakan laju penurunan tertinggi secara nasional.
Program ini selain untuk meningkatkan pemahaman para ASN juga dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat luas akan investasi pasar modal.
Sesuai janji, Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim memenuhi panggilan KPK untuk klarifikasi LHKPN.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved