Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Timur Adhy Karyono meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunda pemeriksaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) miliknya. Dia berdalih ada acara yang tidak bisa ditinggalkan.
"Sekretaris Daerah Provinsi Jatim yang sedianya juga akan dilakukan klarifikasi atas LHKPN-nya meminta untuk dilakukan penjadwalan ulang karena beliau saat ini sedang ada kegiatan lain," kata juru bicara bidang pencegahan KPK Ipi Maryati di Jakarta, Rabu (17/5).
Ipi tidak memerinci kegiatan apa yang dijadikan alasan oleh Adhy. Namun, ia memastikan KPK bakal memanggilnya lagi di tanggal yang berbeda.
Baca juga: Pengamat: Masa Jabatan Pimpinan KPK Cukup 3 Tahun
"Kami akan lakukan penjadwalan kembali," ucap Ipi.
KPK turut memeriksa LHKPN Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim dan Wali Kota Pangkalpinang Maulan Aklil. Keduanya kini masih diminta klarifikasi.
Baca juga: Wagub Lampung Penuhi Panggilan KPK
Pemeriksaan LHKPN ini dilakukan oleh Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Kejanggalan pengisian data menjadi penyebab para pejabat daerah itu dipanggil untuk memberikan klarifikasi. (Z-11)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
KPK mengungkap tingkat kepatuhan LHKPN anggota DPRD hanya 41,22%. Simak alasan mengapa transparansi harta penting untuk melindungi legislator dari fitnah dan konflik kepentingan
KPK mesih menyatakan kepatuhan penyerahan LHKPN masih tinggi.
KPK Pastikan Prabowo dan Gibran Sudah Laporkan LHKPN 2025, Ini Rinciannya
Presiden Prabowo Subianto serta 26 anggota Kabinet Merah Putih yang terdiri dari 14 menteri dan 12 wakil menteri, belum atau terlambat melaporkan harta kekayaannya.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan sebanyak 393.922 laporan telah diterima dari total 431.785 pihak wajib lapor (WL).
Sebanyak 96 ribu pejabat belum lapor LHKPN. MAKI mendesak KPK bertindak tegas dan membuka identitas pejabat yang tidak patuh demi transparansi publik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved