Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Ngabila Salama, Kepala Seksi Surveilans, Epidemiologi, dan Imunisasi Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta yang viral lantaran pamer gaji Rp34 juta per bulan, ternyata tidak mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dengan benar. Di dalam laporannya, ia mengaku hanya memiliki harta senilai Rp73 juta atau hanya dua bulan gajinya.
Setelah dimintai keterangan, Ngabila mengaku belum memasukkan seluruh hartanya ke LHKPN.
"Ya, dia sudah mengakui bahwa belum seluruhnya asetnya dilaporkan ke LHKPN," kata Inspektur DKI Jakarta Syaefuloh melalui keterangan tertulis, Selasa (23/5).
Baca juga: Pamer Gaji di Twitter, Kasie Dinas Kesehatan Dilaporkan ke Inspektorat DKI
Syaefuloh mengatakan Plt Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati juga telah memanggil Ngabila untuk dimintai keterangan terkait perilakunya memamerkan nominal gaji.
Pemerintah provinsi pun meminta Ngabila segera melaporkan seluruh aset miliknya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Baca juga: Kepala Seksi di Dinas Perumahan Jakarta Dinonaktifkan Akibat Flexing
"Kami dorong dan instruksikan bisa segera melaporkan seluruh aset yang dimiliki beserta sumber perolehannya secara baik dan benar ke KPK," tandas Syaefuloh. (Z-11)
KPK mengungkap tingkat kepatuhan LHKPN anggota DPRD hanya 41,22%. Simak alasan mengapa transparansi harta penting untuk melindungi legislator dari fitnah dan konflik kepentingan
KPK mesih menyatakan kepatuhan penyerahan LHKPN masih tinggi.
KPK Pastikan Prabowo dan Gibran Sudah Laporkan LHKPN 2025, Ini Rinciannya
Presiden Prabowo Subianto serta 26 anggota Kabinet Merah Putih yang terdiri dari 14 menteri dan 12 wakil menteri, belum atau terlambat melaporkan harta kekayaannya.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan sebanyak 393.922 laporan telah diterima dari total 431.785 pihak wajib lapor (WL).
Sebanyak 96 ribu pejabat belum lapor LHKPN. MAKI mendesak KPK bertindak tegas dan membuka identitas pejabat yang tidak patuh demi transparansi publik.
Bapenda DKI Jakarta siapkan skema pajak kendaraan listrik (EV) berdasarkan nilai kendaraan, meski saat ini masih mengikuti arahan pusat untuk pembebasan pajak.
BMKG merilis prakiraan cuaca DKI Jakarta untuk 24 April 2026. Simak detail suhu dan kondisi cuaca di wilayah Jakarta Pusat dan sekitarnya di sini.
Di satu sisi, kesehatan anggota terancam, di sisi lain kehadiran mereka di lapangan kerap dinilai belum optimal oleh masyarakat karena keterbatasan tenaga.
Ia menjelaskan, patroli rutin terus digencarkan di kawasan Tanah Abang untuk memastikan situasi tetap kondusif.
DPRD DKI Jakarta mendesak penerbitan Pergub parkir baru setelah dugaan kebocoran PAD di Blok M mencapai puluhan miliar. Digitalisasi dan transparansi jadi sorotan utama.
Dengan aturan baru tersebut, setiap kepemilikan dan penyerahan kendaraan listrik kini resmi masuk dalam basis pemungutan pajak daerah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved