Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Ngabila Salama, Kepala Seksi Surveilans, Epidemiologi, dan Imunisasi Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta yang viral lantaran pamer gaji Rp34 juta per bulan, ternyata tidak mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dengan benar. Di dalam laporannya, ia mengaku hanya memiliki harta senilai Rp73 juta atau hanya dua bulan gajinya.
Setelah dimintai keterangan, Ngabila mengaku belum memasukkan seluruh hartanya ke LHKPN.
"Ya, dia sudah mengakui bahwa belum seluruhnya asetnya dilaporkan ke LHKPN," kata Inspektur DKI Jakarta Syaefuloh melalui keterangan tertulis, Selasa (23/5).
Baca juga: Pamer Gaji di Twitter, Kasie Dinas Kesehatan Dilaporkan ke Inspektorat DKI
Syaefuloh mengatakan Plt Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati juga telah memanggil Ngabila untuk dimintai keterangan terkait perilakunya memamerkan nominal gaji.
Pemerintah provinsi pun meminta Ngabila segera melaporkan seluruh aset miliknya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Baca juga: Kepala Seksi di Dinas Perumahan Jakarta Dinonaktifkan Akibat Flexing
"Kami dorong dan instruksikan bisa segera melaporkan seluruh aset yang dimiliki beserta sumber perolehannya secara baik dan benar ke KPK," tandas Syaefuloh. (Z-11)
Calon anggota legislatif terpilih hasil Pemilu 2024 yang belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi terancam tidak dilantik.
KPK mengingatkan tiga wakil menteri yang baru dilantik untuk menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) usai menduduki jabatan baru
KPK menyebut 6.969 calon legislatif (caleg) terpilih) Pemilu 2024 belum menyerahkan LHKPN. KPU tak akan melantik caleg terplih jika belum melaporkan LHKPN
Upaya KPK dan KPU memastikan caleg bebas korupsi dengan mewajibkan penyampaian LHKPN dinilai masih memiliki celah.
Kewajiban caleg terpilih melaporkan LHKPN telah diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 6/2024 mengenai penetapan calon terpilih.
Pansel capim dan Dewas KPK ditantang untuk berani coret calon yang tak patuh menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Jusuf Hamka punya popularitas yang tinggi, lalu aksesibilitas juga sangat oke karena bisa diterima oleh warga Jakarta.
Program Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial lingkungan (TJSL) sangat penting bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjawab soal rumor dirinya diisukan maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2024.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Senin (29/7), memperkirakan seluruh wilayah Jakarta dan Kepulauan Seribu akan cerah berawan sepanjang hari.
DPP Golkar telah mengeluarkan surat tugas kepada kader internal, Jusuf Hamka sebagai Bacawagub di Pilkada Jakarta pada 27 November 2024.
Akhir pekan merupakan waktu yang ditunggu-tunggu khususnya bagi warga Jakarta untuk melepas penat setelah bekerja dan beraktivitas.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved