Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Pakar Hukum Tata Negara, Juanda, setuju bila dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk.
KPK meminta pihak Imigrasi mecegah Politisi Partai Golkar tersebut selama 6 bulan ke depan terhitung sejak Selasa 10 September 2019.
Febri menegaskan Novanto masih memiliki kewajiban untuk membayar uang pengganti.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah ke luar negeri terhadap pemegang saham dari SIAM Group Holding Lukma Neska selama enam bulan ke depan.
Dalam aksinya, FORSI mendesak DPR segera merampungkan revisi UU KPK.
Suap diterima Romi dalam kurun waktu Januari hingga Maret 2019. Hal itu bertentangan dengan posisinya sebagai anggota DPR periode 2014-2019 atau selaku penyelenggara negara.
Nawawi setuju revisi terkait dengan penerbitan SP3.
Usangnya undang-undang tersebut karena peraturan yang ada tidak berhasil membentuk KPK meraih tujuan yaitu melakukan pencegahan korupsi.
Mekeng dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Samin Tan (SMT) yang merupakan pemilik perusahaan pertambangan PT Borneo Lumbung Energi
Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif menyatakan perkara tersebut dapat membuka kotak pandora untuk mengungkap skandal mafia migas yang merugikan negara.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mencekal anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Melchias Marcus Mekeng.
Romi diduga terlibat kasus suap jual-beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag).
Di hari pertama, lima capim KPK yang akan menjalani uji kelayakan yaitu Nawawi Pamolango, Lili Pintouli Siregar, Sigit Danang Joyo, Nurul Ghufron, dan I Nyoman Wara.
Kewenangan KPK, seperti penyadapan dan OTT dinilai tidak diatur dalam KUHAP
KPK bakal memeriksa Mekeng dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dengan tersangka Samin Tan (SMT) yang merupakan pemilik PT Borneo Lumbung Energi.
Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ialah keniscaan guna memerbaiki sistem internal dan mengembalikan khitah lembaga antirasywah itu.
“Jangan lupa itu baru draf. Sekarang pemerintah membuat intinya. Jadi mungkin dari sisi yang diusulkan DPR paling yang disetujui pemerintah hanya setengah,” kata Kalla
Kalla menyebutkan, saat ini pemerintah telah sepakat atas sejumlah usulan DPR seperti memberi Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3).
Bambang yang juga pernah menjabat sebagai Direktur Utama Petral diduga telah menerima uang senilai US$2,9 juta pada periode 2010-2013.
JPU KPK juga meminta majelis hakim Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan PK Novanto tersebut.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved