Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Mereka menuntut DPR untuk segera melakukan revisi terhadap Undang-Undang nomor 30 Tahun 2002 tetang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Achmad Hafisz Tohir dipanggil KPK sebagai saksi untuk Sukiman dalam kasus suap pengurusan dana perimbangan APBN-P 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat.
Presidium Jaringan aktivis Reformasi Indonesia (Jari 98) Willy Prakarsa menyatakan mendukung revisi UU KPK .
OMBUDSMAN RI menduga teguran pihaknya membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengubah prosedur operasi standar (SOP) Penanganan Tahanan menjadi lebih ketat.
Mafia tersebut diduga menguasai kontrak US$6 miliar per tahun atau sekitar 15% dari rata-rata impor minyak tahunan senilai US$40 miliar.
Puluhan mahasiswa dan pemuda menggelar aksi damai di depan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta, Senin (9/9) siang.
KPK berharap pemerintah mengeluarkan keputusan didasarkan pertimbangan yang matang.
Yasonna menambahkan presiden memberikan arahan untuk mempelajari draf itu dengan hati-hati.
Fahri sudah sejak lama mengkritik keberadaan KPK. Kerja KPK yang lebih condong pada penindakan dan bukan pencegahan, menurut Fahri, adalah salah kaprah.
Proses pertama yang dilakukan Komisi III DPR adalah melakukan pengujian pembuatan makalah terhadap 10 capim KPK.
Kelompok yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Cinta KPK menyatakan mendukung rencana revisi UU KPK yang disepakati DPR RI.
Uji kelayakan capim KPK akan diawali dengan pembuatan makalah kepada seluruh capim KPK. Topik makalah berkaitan dengan pemahaman mengenai tindak pidana korupsi (tipikor).
Hingga kini sikap Jokowi belum bisa disimpulkan keberpihakannya dalam tarik-ulur revisi UU KPK
Masinton Pasaribu, menilai revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah usang dan perlu aturan baru untuk mendukung kinerja KPK.
“Letak keberhasilan pemberantasan korupsi itu adalah pada pencegahan yang dilakukan sebelumnya dan bukan pada penangkapan-penangkapan setelah terjadinya.”
Petisi yang diberi judul 'Indonesia Bersih, Presiden Tolak Revisi UU KPK!' sudah ditandatangani sebanyak 19.955 orang.
Aksi bertajuk 'Seribu Bunga #SaveKPK' ini disebut sebagai simbol matinya KPK jika revisi UU itu disahkan.
Pada November 2015, KPK menyampaikan kepada DPR sejumlah hal terkait revisi UU KPK, antara lain menyangkut pembentukan dewan pengawas KPK dan kewenangan mengeluarkan SP3.
Menurut Abraham Samad, revisi terhadap UU KPK tidak perlu dilakukan.
Sulthan menuturkan revisi UU KPK diperlukan lantaran kasus korupsi terus bertambah setiap tahunnya.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved