Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
ia meminta seluruh fraksi di DPR yang menyetujui usulan revisi itu bisa menjelaskan secara gamblang tujuan dari revisi tersebut.
Pihaknya bisa melihat bahwa ketika seluruh fraksi di DPR RI bulat ingin melakukan sebuah perubahan, maka hal itu pasti dilakukan melalui sebuah evaluasi.
Usulan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) itu telah ada di Badan Legislasi (Baleg) DPR sejak 2017.
Presiden berharap DPR memiliki semangat yang sama untuk memperkuat KPK, karena selama ini kinerja lembaga Antirasywah sangat baik dalam memberantas korupsi
Rencana revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) yang dilontarkan anggota dewan tidak perlu dikhawatirkan.
Kegiatan ini bertujuan membumikan isu pemberantasan korupsi di masyarakat, menghadirkan KPK secara riil di masyarakat, dan menyosialisasikan program antikorupsi KPK.
Mendagri mempersilakan KPK dan penegak hukum untuk memproses kepala daerah yang terbukti melanggar.
Kesepuluh calon itu ialah Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Kapolda Sumatra Selatan Irjen Firli Bahuri, jaksa Johanis Tanak, auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) I Nyoman Wara
Presiden dalam Sidang Tahunan MPR 16 Agustus 2019 mengatakan pentingnya kita memperkuat pemberantasan korupsi. Indikatornya tidak hanya dari berapa jumlah koruptor yang ditangkap KPK.
KPK percaya bahwa Presiden akan tetap konsisten dengan pernyataannya yang tidak ingin melemahkan komisi antikorupsi itu.
Rencana revisi Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantsan Korupsi (KPK) dilakukan untuk memperkuat lembaga antirasywah itu dalam menjalankan tugasnya.
PRESIDEN Joko Widodo mengaku belum mengetahui isi rancangan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diusulkan oleh Badan Legislatif DPR RI.
Tidak ada interupsi atau penolakan dari 10 fraksi yang mengikuti rapat paripurna tersebut terkait revisi UU KPK.
Suap berawal saat Suryadman diduga meminta uang kepada Alexius dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkayang Agustinus Yan, masing-masing Rp300 juta.
Kita percayakan kepada pansel yang telah bekerja melakukan seleksi terhadap capim KPK. Kita harapkan Komisi III untuk bisa menyelesaikan pada periode ini.
Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu menilai perlu adanya revisi UU KPK. Alasannya, UU tersebut sudah terlalu tua dan perlu dikaji ulang.
Tim KPK mengamankan uang sejumlah US$35.000 yang diberikan Robi kepada Bupati melalui Elfin.
DPR telah menerima surat dari Presiden Joko Widodo terkait 10 nama calon pimpinan Komisi Pemberantan Korupsi.
Dengan partisipasi aktif dari berbagai perspektif dan sudut pandang, keinginan memberantas aksi korupsi dapat semakin masif.
Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III) Dolly Pulungan yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap distribusi gula di PTPN III.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved