Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
UPAYA pemberantasan korupsi tidak dapat hanya dilakukan melalui upaya-upaya penindakan pelaku seperti operasi tangkap tangan (OTT), tetapi juga upaya-upaya pencegahan melalui perbaikan sistem serta pembangunan perilaku dan budaya antikorupsi secara masif.
Dalam rangka mengajak keterlibatan masyarakat dalam gerakan pemberantasan korupsi, KPK menyelenggarakan program kampanye antikorupsi dengan serangkaian kegiatan penyadaran publik dan peningkatan partisipasi publik yang mendorong bentuk berupa aksi kolektif dan berkolaborasi.
Kegiatan kampanye yang dilakukan, yakni roadshow bus KPK bertema Jelajah negeri, bangun antikorupsi dengan target sasaran masyarakat umum, yang terdiri atas pelajar, guru, mahasiswa, dosen, aparat pemerintahan, komunitas, dan masyarakat umum.
KPK secara konkret berinteraksi dengan masyarakat untuk memberikan pengetahuan mengenai korupsi dan bagaimana cara melawan korupsi, serta mencegah korupsi yang dibutuhkan inovasi dan strategi.
Salah satunya dengan menghadirkan KPK secara langsung di tengah-tengah masyarakat untuk menjembatani upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh KPK dan masyarakat umum.
Kegiatan bus KPK Jelajah Negeri, Bangun Antikorupsi berkeliling di 28 kabupaten/kota di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali yang menjadi salah satu program lembaga antirasuah tersebut untuk mencegah tindak pidana korupsi yang menyasar untuk semua kalangan.
Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan kegiatan roadshow bus itu untuk membangun semangat dan budaya antikorupsi di masyarakat yang sekaligus menyosialisasikan program-program antikorupsi KPK kepada masyarakat luas.
''Kegiatan ini bertujuan membumikan isu pemberantasan korupsi di masyarakat, menghadirkan KPK secara riil di masyarakat, dan menyosialisasikan program antikorupsi KPK. Selain hal itu, kegiatan ini dapat mempererat keterlibatan masyarakat dalam program-program KPK ,'' tuturnya di Kabupaten Lumajang. (BN/P-1)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved