Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Mestinya instansi yang menangani data kependudukan perlu menganalisa NIK seseorang yang mengajukan permohon KTP El sebelum diterbitkan.
Saat ini Joko Tjandra masih masuk dalam DPO Kejaksaan Agung, meskipun status red notice Djoko sudah dicabut.
Kuasa Hukum buron kasus korupsi cessie (hak tagih) Bank Bali Joko Soegiarto Tjandra, Andi Putra Kusuma, membantah bahwa dirinya bersama timnya telah menyembunyikan Joko Tjandra.
KPK memanggil tiga saksi, salah satunya direktur keuangan PT MIT Handoko Wijoyo terkait kasus Nurhadi.
Dirjen Dukcapil Kemdagri masih akan mempelajari adanya dugaan pembuatan KTPel Joko Tjandra.
KPK memanggil tiga orang saksi untuk mendalami kasus PT Dirgantara Indonesia.
Dengan alasan sakit, Djoko Tjandra kembali tidak hadir dalam persidangan PK di PN Jakarta Selatan.
Joko Soegiarto Tjandra seharusnya tidak bisa mencetak KTP dengan identitas WNI karena telah menjadi warga negara lain yaitu Papua Nugini yang dibuktikan dengan paspor Papua Nugini.
Masyarakar selaku pemilik hak pilih bisa mengambil pelajaran bagaimana menentukan kepala daerah yang tepat dan terhindar dari korupsi
Keduanya layak mendapatkan pemberatan hukuman saat keduanya menjadi terdakwa di persidangan tindak pidana korupsi nanti.
KPK mengeksekusi eks Direktur Utama (Dirut) Perum Perikanan Indonesia (Perindo) Risyanto Suanda ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Sukamiskin, Bandung,
Tim Advokasi Komite Anti Korupsi Indonesia akan melaporkan Kuasa Hukum Djoko Soegiarto Tjandra, yakni Andy Putra Kusuma dan Kepala Pengadilan Jakarta Selatan ke Polri, besok.
Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan praktik di Kutai Timur merupakan contoh nyata nepotisme telah menyebabkan korupsi yang merugikan keuangan negara.
Terakhir, tim KPK membawa satu tersangka lagi ke Jakarta yakni pihak swasta bernama Deky Aryanto selaku rekanan Dinas Pendidikan Kutai Timur.
Kuasa hukum mengaku ejaan nama kliennya adalah Joko Soegiarto Tjandara. Nama yang didaftarkan dalam sidang PK di PN Jaksel
Isran berharap kasus hukum Bupati Kutai Timur menjadi yang terakhir dan tak ada lagi pjabat negara yang menyelewengkan dana negara
Organisasi perangkat daerah (OPD) di Kaltim harus mengelola anggaran tepat sasaran, terutama penyesuaian di masa pandemi covid-19. Jangan sampai terjerat kasus hukum
Wakil Ketua KPK Nawawi menyebut operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Kutai Timur Ismunandar bukti taring KPK masih tajam.
Hal itu membuat majelis hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menunda persidangan.
Yang terbaru, Kamis (2/7/2020) malam, KPK menggelandang Bupati Kutai Timur Ismunandar bersama istrinya yang menjabat ketua DPRD.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved