Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan masyarakat agar mengambil hikmah dari kasus dugaan korupsi yang dilakukan Bupati Kutai Timur Ismunandar. Pilkada serentak yang akan berlangsung Desember tahun ini diharapkan menjadi kesempatan bagi publik untuk memilih kepala daerah yang bersih.
“Masyarakar selaku pemilik hak pilih bisa mengambil pelajaran bagaimana menentukan kepala daerah yang tepat dan terhindar dari
korupsi,” papar Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar kepada Media Indonesia, kemarin.
Menurutnya, Ismunandar yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK dapat menjadi peringatan bagi masyarakat supaya dalam setiap momentum pilkada dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Caranya ialah memilih kandidat yang memiliki rekam jejak bersih.
Dengan begitu, kata dia, masyarakat tidak akan menyesal selama lima tahun ke depan karena pilihan mereka terjaring oleh aparat penegak hukum. Lebih dari itu, imbuh Lili, korupsi yang dilakukan di tengah pandemi covid-19 mencerminkan tidak adanya sense of crisis, dan hal itu akan memberatkan pelaku. “Tentunya ini menjadi tugas jaksa untuk memasukkan pertimbangan itu sebagai hal yang memberatkan.”
KPK telah meringkus tujuh tersangka terkait dengan OTT tehadap Ismunandar. Terakhir, tim KPK membawa satu tersangka lagi ke Jakarta, yakni pihak swasta bernama Deky Aryanto (DA) selaku rekanan Dinas Pendidikan Kutai Timur.
“DA dibawa ke Jakarta dan telah tiba di Kantor KPK untuk proses lebih lanjut. Saat ini tersangka DA sedang menjalani pemeriksaan. Setelah selesai pemeriksaan, DA akan segera dibawa ke rutan di Polres Jakarta Pusat dan menjalani isolasi mandiri guna memenuhi protokol kesehatan covid-19,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri.
Selain DA, tersangka lainnya ialah Ismunandar, Ketua DPRD Kutai Timur Encek Unguria yang juga istri Ismunandar, Kepala Badan Pendapatan Daerah Musyaffa, Kepala BPKAD Kutai Timur Suriansyah, dan Kepala Dinas PU Kutai Timur Aswandini. Selanjutnya, dua tersangka yang berperan sebagai pemberi suap ialah kontraktor Aditya Maharani dan Deky Aryanto. (Cah/P-3)
CPIB Singapura melaporkan penurunan kasus korupsi pada 2025. Sektor swasta mendominasi tuntutan, sementara integritas sektor publik tetap tinggi.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, Febrie Adriansyah, menghadiri acara Halal Bihalal yang digelar Badan Musyawarah Kekeluargaan Jambi.
Sidang tuntutan dalam kasus dugaan korupsi impor produk kilang atau bahan bakar minyak (BBM) serta penjualan solar nonsubsidi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
berdasarkan putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki mandat konstitusional untuk menghitung kerugian negara.
KPK menilai praktik korupsi di Indonesia kini berkembang layaknya sebuah ekosistem yang melibatkan banyak pihak, seiring munculnya fenomena yang disebut sebagai sirkel.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved