Berita Terbaru Kerugian Negara Hari Ini

CPNS Mengundurkan Diri, Menteri PAN-RB: Ada Sanksi Berat

Pasalnya, CPNS dan PPPK yang mengundurkan diri telah merugikan negara. Baik dari sisi anggaran selama proses rekrutmen, maupun posisi CPNS dan PPPK yang seharusnya terisi.

Korupsi Minyak Goreng, Kejagung Diminta Fokus Pulihkan Kerugian Negara

Mengingat, kelangkaan stok dan lonjakan harga minyak goreng telah menambah beban rakyat. Bahkan, memaksa pemerintah mengucurkan bantuan khusus.

Mafia Minyak Goreng Terbongkar, KSP: Bukti Pemerintah tidak Takut

KSP pun memperingatkan seluruh pihak agar tidak bermain-main dengan segala sesuatu yang bisa merugikan rakyat, seperti korupsi minyak goreng.

Hitung Kerugian Korupsi Minyak Goreng, Kejagung Gandeng Ahli Ekonomi

Adapun perhitungan kerugian perekonomian negara dalam perkara dugaan korupsi bisa berbentuk potential loss maupun multiplier economic effect.

Kejagung Baru Rampas Rp18 Miliar dari Skandal Korupsi Jiwasraya

Padahal, kerugian keuangan negara akibat kasus korupsi Asuransi Jiwasraya mencapai Rp16,80 triliun. Sejauh ini, aset yang telah dirampas sudah disertor ke kas negara.

Kejagung Ungkap Kerugian Negara di Kasus Korupsi Perindo Capai Rp176,81 Miliar 

"BPK RI telah melaksanakan pemeriksaan dalam rangka perhitungan kerugian negara dalam perkara dimaksud dan menyimpulkan adanya penyimpangan."

Perhitungan Kerugian Negara di Kasus Asabri Jadi Ruang untuk Banding 

Menurut Nur, dissenting opinion Mulyono penting karena akan menjadi catatan bagi pengadilan di atasnya. Pengadilan banding dan pengadilan kasasi dapat mengevaluasinya. 

Pidsus Kejagung Selamatkan Rp21 Triliun Kerugian Keuangan Negara

Setidaknya ada 18 perkara tindak pidana pencucian uang yang ditangani dan diselesaikan Direktorat JAM-Pidsus

Jaksa Agung Kaji Opsi Hukuman Mati bagi Koruptor

Setidaknya, ada dua perkara megakorupsi yang disoroti Jaksa Agung ST Burhanuddin, lantaran menimbulkan kerugian negara yang besar, yakni Jiwasraya dan Asabri.

Soal Polemik Formula E, DPRD DKI: Kami Juga Terkena Dampak

DPRD menyatakan juga akan mengalami kesulitan, jika menyetujui penggunaan APBD untuk Formula E, yang dinilai tidak bermanfaat bagi masyarakat.

Kejagung Telusuri Daftar Penerima Kekayaan Korupsi Asabri

Surat dakwaan yang disusun JPU menyebut 15 nama yang menerima kekayaan dari kasus korupsi Asabri. Namun, enam di antaranya tidak berstatus tersangka.

KPK Perpanjang Penahanan Mantan Dirut Sarana Jaya

Saat ini, Yoory Corneles ditahan di Rutan Pomdam Jaya Guntur. Tim penyidik KPK masih melengkapi berkas penyidikan Yoory, serta memeriksa sejumlah saksi.

KPK: Utilisasi NIK Bisa Cegah Kerugian Negara

Menurut KPK, keuangan negara kerap bobol lantaran pendataan yang dilakukan tidak berbasis NIK. Saat ini, utilisasi NIK oleh K/L sudah berangsur membaik.

Supervisi Pemda, KPK Selamatkan Rp22 Triliun Keuangan Negara

Pencegahan kerugian negara itu dihasilkan dari penyelesaian piutang pajak daerah dan penertiban aset.

Bongkar Korupsi Pembiayaan Ekspor, Kejagung Periksa Lima Saksi

Pemeriksaan lima orang saksi untuk kepentingan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi penyelenggaran pembiayaan ekspor nasional oleh LPEI.

Usut Kasus Tanah Munjul, KPK Telusuri Aset Rudy Hartono

KPK juga telah memperpanjang masa penahanan Rudy hingga 30 September 2021, serta mendalami proses penghitungan nilai tanah untuk pengadaan lahan Munjul.

KPK Selidiki Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi Bansos

Saat ini, KPK tengah melakukan penyelidikan terbuka dugaan kerugian negara dalam kasus korupsi bansos yang menjerat eks Mensos Juliari Batubara.

Kemenkeu Ingin Penyidik Ditjen Pajak Punya Kewenangan Lebih

Sehingga, penyidik Ditjen Pajak dapat menyita aset dan menangkap tersangka kasus pajak. Upaya itu bertujuan mengoptimalkan pengumpulan kerugian pendapatan negara.

Soal Skandal Impor Emas, Pukat UGM Tunggu Eskperimen Kejagung

Menurut Pukat UGM, selama ini sulit membuktikan unsur merugikan perekonomian negara. Sebab, kasus korupsi lebih banyak menggunakan pasal dengan unsur merugikan keuangan negara.

Kebijakan Zero ODOL sudah Ditunda Lima Kali

Regulasi terkait kebijakan ODOL sudah sangat lengkap, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri perhubungan, hingga peraturan dirjen.

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia