Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengembangkan perkara bantuan sosial (bansos) covid-19 di wilayah Jabodetabek. Lembaga antirasuah tengah melakukan penyelidikan terbuka dugaan kerugian negara dalam kasus yang menjerat eks Mensos Juliari Batubara.
"Lidik (penyelidikan) terbuka umumnya mencari peristiwa dugaan korupsi penerapan Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Tipikor yang berhubungan dengan kerugian negara," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Sabtu (7/8).
Pada perkara masih berlangsung di persidangan, KPK fokus pada penerapan pasal suap UU Tipikor. Ali menyampaikan pihaknya tidak akan berhenti pada penerapan pasal suap hasil operasi tangkap tangan (OTT). Pengembangan ke dugaan kerugian negara diyakini menjadi langkah maju penanganan kasus.
Baca juga: Juliari Dituntut 11 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Bansos
"Penyidikan beberapa waktu lalu penerapan pasal suap, karena seluruh hasil OTT pasti pasal suap. Upaya ini satu langkah lebih maju, dibandingkan penanganan perkara sebelumnya di OTT saja," imbuhnya.
Terkait penyelidikan kerugian negara dalam kasus korupsi bansos, penyidik sempat memeriksa Juliari Batubara pada Jumat (6/8) kemarin. Penyidik meminta keterangan Juliari untuk klarifikasi.
"Tim penyelidik KPK meminta keterangan dan klarifikasi terhadap Juliari Batubara terkait kegiatan penyelidikan yang dilakukan KPK," pungkas Ali.
Baca juga: Soal Tuntutan Juliari, KPK: Kami Paham Suasana Kebatinan Masyarakat
Dalam kasus suap bansos, Juliari dituntut pidana 11 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan. Jaksa KPK juga meminta majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhi hukuman uang pengganti senilai Rp14,59 miliar. Tak hanya itu, jaksa meminta pencabutan hak politik selama empat tahun.
Dalam persidangan, jaksa KPK menyebut fee pengadaan bansos yang mengalir ke Juliari lebih dari Rp32 miliar. Uang tersebut berasal dari pengusaha Ardian Iskandar Maddanatja Rp1,95 miliar, pengusaha Harry Van Sidabukke Rp1,28 miliar dan sejumlah pengusaha lain senilai Rp29,25 miliar.(OL-11)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah lokasi untuk mendalami kasus dugaan rasuah pengadaan bantuan sosial (bansos) Presiden.
ADA tiga akronim yang sering dipahami secara rancu, yaitu perlinsos (perlindungan sosial), bansos (bantuan sosial), dan jamsos (jaminan sosial).
Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan pihaknya meminta maaf atas keterlambatan pencairan dana KJP plus tersebut.
Jakarta akan meninggalkan status ibu kota negara dan berubah menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Jakarta akan bertransformasi menjadi kota global dengan biaya yang tidak sedikit.
ANALIS Senior Ronny P. Sasmita menilai prognosis defisit anggaran yang melebar di 2024 merupakan buah dari gencarnya belanja pemerintah sejak awal tahun.
PENGAMAT kebijakan publik Trubus Rahadiansyah merespons temuan PPATK yang menyebut pemain judi online didominasi masyarakat berpenghasilan rendah. Mereka diduga penerima bansos.
Sebuah studi menunjukan selama pandemi Covid-19 terjadi peningkatan rawat unap untuk remaja berusia 12 hingga 17 tahun karena gangguan makan.
Dari pemilihan Donald Trump hingga Pandemi global Covid-19, berikut adalah beberapa prediksi kartun The Simpson yang sudah lama tayang dan jadi ada di dunia nyata.
TINGGINYA nilai jatuh tempo utang di 2025 disebabkan dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) untuk memenuhi kebutuhan yang menggelembung saat Indonesia dilanda pandemi covid-19
SAYA mengikuti Global Health Security Conference (Konferensi Ketahanan Kesehatan Global) di Sydney, Australia, 18 sampai 21 Juni 2024
Jika terjadi pandemi terjadi atau wabah besar di suatu negara maka pemerintah negara tersebut harus menyerahkan patogen yang menjadi penyebab pandemi ke WHO.
Di samping PABS hal lain yang perlu diperhatikan yaitu pendanaan dan transfer teknologi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved