Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DALAM waktu dekat, Jakarta akan meninggalkan status ibu kota negara Republik Indonesia dan berubah menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Selain itu Jakarta akan bertransformasi menjadi kota global. Biaya untuk menjadi kota global tidak sedikit. Sekretaris Daerah DKI Jakarta Joko Agus Setyono mengatakan butuh Rp600 triliun agar setara dengan kota global dunia.
"Kalau Jakarta dituntut menjadi kota global butuh anggaran besar. Bappeda Jakarta mengkalkulasi atau menghitung kebutuhan kita untuk bisa setara dengan kota global lainnya di dunia butuh anggaran Rp600 triliun," kata Joko dalam sambutan pada acara sosialisasi Undang-Undang No. 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta Bersama dengan Kementerian Dalam Negeri" yang diadakan daring dan luring di Jakarta, Selasa (9/7).
Baca juga : Polri Minta Tambahan Anggaran untuk 2025 Hingga Rp60 Triliun
Namun APBD DKI Jakarta saat ini berkisar Rp80 - 84 triliun. Lebih detail porsinya 30% digunakan untuk bantuan sosial (bansos), 34% belanja pegawai, belanja modal 19%.
Sehingga ada jarak yang jauh untuk menjadi kebutuhan anggaran untuk menjadi negara maju.
"Gap antara kebutuhan anggaran dari Rp600 triliun kita topang dengan belanja modal yang sekarang hanya sekitar 19%," katanya.
Baca juga : Ahli Prabowo-Gibran tak Ada yang Bantah Gugatan soal Bansos
Sehingga menurutnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya dengan DPRD DKI Jakarta untuk melakukan efisiensi anggaran di setiap sektor, supaya cita-cita kota global bisa terwujud.
Lebih lanjut, ia juga membandingkan dengan daerah khusus lainnya seperti Yogyakarta, Aceh, dan Papua.
Jakarta tidak mendapatkan alokasi dana khusus. Sehingga, menurutnya, diperlukan kreativitas pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh pemprov DKI Jakarta.(Far/Z-7)
Disparekraf DKI Jakarta diminta meningkatkan kualitas pekerja di sektor wisata sesuai standar internasional. Hal ini terkait Jakarta yang bakal menyandang status Kota Global.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) mengkalkulasi butuh Rp600 triliun untuk Jakarta menjadi kota global.
Pelaku pasar kreatif mengaku antusiasme warga tinggi.
Pemprov DKI diminta untuk mengutamakan program pendidikan dalam rangka menyiapkan SDM unggul
JAKARTA tidak lagi menjabat sebagai ibu kota negara setelah disahkannya Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ). Untuk itu, Jakarta harus fokus membentuk identitas menjadi kota global.
PENGURUS Ikatan Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) dr Iqbal Mochtar menilai pengawasan anggaran dan distribusi dari program Makanan Bergizi Gratis (MBG) harus dilakukan secara ketat
Mendagri Tito Karnavian menyoroti masih ada daerah yang belum merealisasikan anggaran kepada KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri untuk kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak
Anggaran makan bergizi gratis yang merupakan program gagasan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, sempat ramai diperbincangkan
Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan didorong untuk direvisi untuk pemerataan pendidikan gratis di tingkat SD hingga SMA.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto merespons soal anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dipangkas menjadi Rp7.500 per anak. Anggaran tersebut akan berbeda setiap daerah.
SAAT ini ramai diperbincangkan mengenai program makan siang gratis atau makan bergizi gratis dari presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved