Berita Terbaru Daerah Khusus Jakarta Hari Ini

Rencana ERP Masuk Rancangan Perda, Dishub: Belum Ada Kepastian

Aturan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di Jakarta masuk dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.

Sekda DKI: Butuh Rp600 Triliun Untuk Jakarta Menjadi Kota Global

Jakarta akan meninggalkan status ibu kota negara dan berubah menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Jakarta akan bertransformasi menjadi kota global dengan biaya yang tidak sedikit.

Presiden Jokowi Sahkan UU Daerah Khusus Jakarta

Presiden Joko Widodo menandatangani pengesahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

8,2 Juta Warga Jakarta Harus Ganti KTP Pasca Perpindahan IKN

Kurang lebih 8 juta warga Jakarta yang perlu mengganti KTP-nya. Hal itu dikarenakan, Jakarta yang tidak lagi menyandang status ibu kota negara.

Keberlanjutan Mesin Ekonomi Jadi Tantangan Jakarta Pasca Ibu Kota

Membangun kawasan aglomerasi membutuhkan komitmen kuat dari semua pihak terkait, baik pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat secara keseluruhan.

UU Daerah Khusus Jakarta Sah, Cianjur Resmi jadi Daerah Aglomerasi

Kabupaten Cianjur jadi andalan sebagai daerah tangkapan air.

Minim Partisipasi Publik, Pengesahan RUU DKJ Bisa Dibatalkan MK

Pembahasan dan pengesahan dari RUU DKJ yang dilakukan dalam tempo yang singkat dan cepat dapat membuka peluang produk hukum tersebut digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

PKB Beri Catatan Khusus soal RUU Daerah Khusus Jakarta

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memberikan catatan khusus soal Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang sudah disepakati dan akan dilanjutkan ke paripurna.

RUU DKJ Jangan Ganggu Otonomi Daerah Penyangga

Pemerintah didesak tidak mencampuri kewenangan otonomi daerah kota-kota penyangga Jakarta dalam penyusunan RUU DKJ.

Pengamat Ragukan Efektivitas Konsep Aglomerasi yang Dipimpin Wapres

Pengamat tata kota Nirwono Joga meragukan konsep aglomerasi yang akan dipimpin wakil presiden (wapres) dalam Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ).

DPRD DKI Jakarta: Pembahasan RUU Daerah Khusus Jakarta sangat Lambat

Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Misan Samsuri menilai pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) sangat lambat.

Gubernur Jakarta Jika Ditunjuk Presiden, Legislator: Apa Bedanya dengan Menteri?

Di RUU Jakarta terdapat pasal yang dianggap menuai kontroversi, yaitu Pasal 10 pada Ayat (2) yang menyebutkan gubernur dan wakil gubernur ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh presiden

Presiden Pastikan Gubernur Daerah Khusus Jakarta Dipilih Rakyat

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) menegaskan gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) dipilih oleh rakyat.

Mendagri Tito Tegaskan Pemerintah Tetap Ingin ada Pilkada di Jakarta

“Sekali lagi saya mau tegaskan bahwa dalam draft kita, kita tidak pernah mengotak-ngatik mengenai masalah sistem pemilihan gubernur. Sistem pemilihan gubernur tetap pada pilkada dan 50% + 1,"

Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden, Demokrat: Tidak bakal Punya Legitimasi Kuat

Demokrat Jakarta berpandangan bahwa Gubernur DKJ haruslah dipilih oleh rakyat secara langsung supaya memiliki legitimasi yang kuat.

Gubernur Jakarta Ditunjuk oleh Presiden adalah Kemunduran Demokrasi

Itu hanya akan mengebiri hak politik warga Jakarta dan bertentangan dengan demokrasi yang sudah dibangun oleh Indonesia sejak era reformasi.

DPRD DKI: Gubernur Jakarta Harus Tetap Dipilih Rakyat

Pernyataan tersebut ia sampaikan menyusul munculnya Rancangan Undang-unadng Daerah Khusus Jakarta yang menyebutkan pemimpin provinsi ditunjuk oleh presiden.

Polemik Penunjukan Gubernur di RUU DKJ, Istana: Itu Inisiatif DPR

RUU DKJ disusun sebagai tindak lanjut dari UU IKN. Ketika Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota, harus ada regulasi khusus untuk mengatur daerah tersebut.

Gubernur Ditunjuk Presiden di RUU DKJ, Mahfud: Tidak Masalah

Menurutnya, sistem tersebut bisa menunjukkan kekhususan Jakarta setelah nanti tidak lagi menjadi ibu kota negara.

RUU Daerah Khusus Jakarta Sebut Gubenur dan Wakil Gebernur Ditunjuk oleh Presiden

"Gubernur dan wakil gubernur ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden dengan memperhatikan usul atau pendapat DPRD," tulis draf RUU DKJ

Kecakapan Tata Kelola di Balik Sukses Haji

Taruhan Besar untuk Menjadi Cantik

Pilkada Jakarta, antara Elektabilitas dan Politik Kekuasaan

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting