Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEPALA Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan kurang lebih 8 juta warga Jakarta yang perlu mengganti KTP-nya. Hal itu dikarenakan, Jakarta yang tidak lagi menyandang status ibu kota negara.
“KTP yang harus diganti itu sebanyak 8,3 juta,” ucapnya saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (25/4).
Adapun penyesuaian e-KTP warga Jakarta ini bakal dilakukan secara bertahap dan untuk tahun ini total ada 2 juta blanko KTP yang disiapkan Dukcapil.
Baca juga : 40 Ribu NIK Jakarta Nonaktif, Masyarakat Bisa Memantau Data Terbaru Mulai Besok
“Tahun ini 2 juta dulu, tahun selanjutnya 2 juta. Prioritasnya untuk mereka yang melakukan proses pergantian KTP, itu yang diutamakan,” ujarnya.
Budi memastikan, KTP warga yang saat ini masih berlaku, sambil kedepannya menunggu untuk melakukan pergantian.
“Masih menunggu proses penggantian KTP, KTP lama itu masih berlaku ya,” tuturnya.
Baca juga : DPRD DKI Jakarta: Pembahasan RUU Daerah Khusus Jakarta sangat Lambat
Sebagai informasi, pemerintah telah memutuskan memindahkan ibu kota negara ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Pulau Kalimantan. Untuk Kota Jakarta tetap menyandang status sebagai daerah khusus.
Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) pun telah disahkan dalam Sidang Paripurna DPR RI pada 28 Maret 2024 lalu.
Saat ini, Jakarta masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres) dan Keputusan Presiden (Kepres) terkait status baru yang akan disematkan untuk Kota Jakarta. (Far/Z-7)
PT ASDP Indonesia Ferry menyiapkan jalur alternatif penyeberangan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) guna mendukung kelancaran mobilisasi orang dan barang.
Presiden terpilih Prabowo Subianto akan dilantik di Jakarta. Kesiapan sarana dan prasarana serta keamanan di Jakarta jauh lebih baik dan lengkap dibandingkan di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Mensesneg Pratikno mengungkapkan alasan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota negara ke IKN karena mempertimbangkan pelantikan Presiden terpilih Prabowo.
Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengungkapkan alasan diajaknya para pemengaruh (influencer) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebagai salah satu bentuk sosialisasi ke masyarakat.
Bandara Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga saat ini masih belum siap. Kemungkinan besar, landasan Udara itu tidak akan bisa dipakai untuk mendaratnya pesawat para tamu 17 Agustus.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan penyelenggaraan sidang kabinet perdana di Istana Kepresidenan Ibu Kota Nusantara (IKN) masih menunggu kesiapan sarana dan prasarana.
Aturan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di Jakarta masuk dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.
Jakarta akan meninggalkan status ibu kota negara dan berubah menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Jakarta akan bertransformasi menjadi kota global dengan biaya yang tidak sedikit.
Presiden Joko Widodo menandatangani pengesahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Membangun kawasan aglomerasi membutuhkan komitmen kuat dari semua pihak terkait, baik pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat secara keseluruhan.
Kabupaten Cianjur jadi andalan sebagai daerah tangkapan air.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved