Akhirnya Presiden Tandatangani Desain Kawasan Legislatif dan Yudikatif di IKN

DESAIN pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN), akhirnya ditandatangani Presiden RI Prabowo Subianto. Hal itu juga menjadi simbol salah satu langkah dalam memperkuat Nusantara sebagai pusat pemerintahan dan Ibu Kota Politik Indonesia. Demikian diungkapkan, Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) , Senin (20/4) kemarin, saat mereka melakukan kunjungan kerja ke lokasi pembangunan kawasan legislatif sekaligus meninjau langsung kesiapan dan progres pembangunan infrastruktur kelembagaan negara di IKN.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, membenarkan, presiden telah menandatangani desain tersebut pekan lalu dengan target penyelesaian kawasan legislatif dan yudikatif adalah pada tahun 2027, dan paling lambat semester I tahun 2028 mendatang. 

“Bapak presiden menekankan bahwa filosofi bangunan harus tegas, lurus, dan berwibawa, karena dari kawasan inilah akan dihasilkan keputusan-keputusan besar negara. Desain kawasan ini mengusung filosofi yang mencerminkan karakter kelembagaan negara yang kuat,” jelasnya.

Baca juga : NasDem Minta Presiden Prabowo Segera Terbitkan Keppres IKN

Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif, ungkapnya, telah berkontrak sejak akhir tahun 2025, kemudian mengalami penyesuaian pada awal 2026 sesuai arahan Presiden terkait penyempurnaan desain. Proses perancangan dilakukan melalui studi banding ke berbagai negara, antara lain Turki, India, dan Mesir, guna menghadirkan konsep kawasan yang representatif, fungsional, dan mencerminkan identitas kebangsaan.

Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, menyampaikan pandangannya terhadap desain kawasan yang telah disetujui Presiden. Ia menilai konsep yang diusung tidak hanya menghadirkan kemegahan, tetapi juga kenyamanan bagi para penyelenggara negara.

“Untuk calon pembangunan Gedung MPR, DPR dan DPD sangat bagus, konturnya sangat tinggi berada di sebelah kiri Istana. Lebih tinggi dari pada rata-rata gedung pemerintahan yang ada. Gedung ini akan terasa megah dan terasa Keindonesiaan yang kokoh,” ungkapnya.

Baca juga : Kontrak Kerja Pembangunan Gedung Legislatif dan Yudikatif di IKN telah Diteken

Lebih lanjut, Ahmad Muzani juga mengapresiasi pesatnya perkembangan pembangunan IKN dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, transformasi dari tahap perencanaan menuju realisasi fisik yang dapat saat ini telah dapat dirasakan langsung.

“Di sini semua perencanaan yang matang, bagus. Kami menyaksikan bagaimana yang dulu cuma perencanaan tapi sekarang sudah jadi, termasuk bandara, Istana Wakil Presiden, Masjid Negara. Sekarang sudah kita bisa saksikan kemegahannya dan dapat dinikmati,” tambahnya.

Pengesahan desain Kawasan Legislatif dan Yudikatif ini menandai fase penting dalam pembangunan IKN, khususnya dalam menyiapkan ekosistem kelembagaan negara yang kokoh dan terintegrasi. (EM/E-4)