Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
PENGUNGKAPAN kasus mafia minyak goreng oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) menjadi bukti bahwa pemerintah tidak takut dalam memberantas praktik mafia.
Kantor Staf Presiden (KSP) pun memperingatkan seluruh pihak agar tidak bermain-main dengan segala sesuatu yang bisa merugikan rakyat.
“Pengungkapan kasus ini bukti pemerintah menjamin ketersediaan pangan dan keseriusan dalam memberantas praktik yang merugikan masyarakat. Jangan ada lagi yang mencoba mempermainkan nasib rakyat,” tegas Deputi IV KSP Juri Ardiantoro Juri dalam keterangan resmi, Rabu (20/4).
Baca juga: BLT Minyak Goreng yang Dikucurkan Pemerintah Berpotensi Dibebankan ke Tersangka
Pemerintah sangat mengapresiasi langkah konkret semua pihak yang akhirnya berhasil mengungkap kasus mafia minyak goreng. Selain sebagai wujud penegakan hukum, terbongkarnya kejahatan itu menjadi cerminan bahwa negara serius dalam mengatasi persoalan minyak goreng.
Diketahui, dalam beberapa waktu terakhir, masyarakat dihadapkan kelangkaan stok serta lonjakan harga minyak goreng. Bahkan, pemerintah harus mengucurkan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng untuk mengatasi dampak persoalan tersebut.
Baca juga: Kejagung periksa 4 saksi Perusahaan terkait Korupsi Ekspor CPO
"Kami selalu mendukung Kejagung dan institusi hukum lain untuk mengusut tuntas kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO. Ini merupakan rangkaian dari upaya pemerintah dalam menyelesaikan persoalan minyak goreng,” papar Juri.(OL-11)
Pemeriksaan untuk menggali kasus dugaan korupsi pada pengelolaan kegiatan usaha komoditi emas Tahun 2010-2022.
PENUNJUKAN Mahfud MD menjadi cawapres nomor urut 3 menguak tabir kontroversi terpilihnya Ma’ruf Amin sebagai pasangan Jokowi pada periode kedua pemerintahannya
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta segera menetapkan tersangka yang terlibat dalam kasus korupsi pengadaan sarana kelengkapan Rumah Jabatan Anggota (RJA) DPR RI.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tugas tim penindakan tetap berjalan meski pemilihan umum (pemilu) sedikit lagi sampai tahapan pencoblosan.
Usai diperiksa KPK, Arief mengaku, dicecar 10 pertanyaan oleh penyidik dari KPK terkait kasus korupsi yang menjerat eks Mentan Syahrul Yasin Limpo.
KORUPSI adalah kejahatan luar biasa yang mesti diberantas. Namun, tahukah Anda bahwa Undang-undang telah mengidentifikasi ada 30 jenis korupsi?
Ade Irfan juga menyampaikan bahwa saat ini sejumlah kementerian sudah mengatur jadwal perpindahan ASN ke IKN.
Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Rumadi Ahmad, menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap pemberantasan korupsi.
Perkumpulan Warga Miskin Kota Depok, Jawa Barat (Jabar) melaporkan carut marut penerimaan peserta didik baru atau PPDB ke Presiden Jokowi
Pemerintah juga akan melakukan evaluasi PDNs dan PDN yang permanen secara keseluruhan mulai dari perencanaan sampai operasional.
Ngabalin memastikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak ikut campur dalam pemilihan pj gubernur Sumatra Utara.
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menanggapi Hasil Survei Litbang Kompas terbaru yang menunjukkan tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi berada di angka 75,6%.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved