Berita Terbaru Kebebasan berpendapat Hari Ini

Polisi Tangkap Pelaku Pembubaran Diskusi

Brigjen Pol. Trunoyudo mengimbau seluruh masyarakat untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Parpol Butuh Berbenah untuk Hasilkan Demokrasi yang Sehat

PENELITI BRIN sebut demokrasi yang sehat menjadi lahan subur bagi eksistensi partai politik karena menghadirkan prinsip kebebasan berpikir, berorganisasi, dan berkompetisi.

Angkatan Siber Jangan Sampai Membatasi Kebebasan Masyarakat

Pemerintah juga harus mengedukasi masyarakat tentang hak-hak mereka di ruang siber serta mekanisme pelaporan jika terjadi pelanggaran

Wacana Kewenangan Penyadapan oleh Polri Bikin Publik Cemas

WACANA penyadapan oleh Polri yang termuat dalam revisi Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri dinilai mengkhawatirkan mengusik hak privasi masyarakat.

RUU Penyiaran Ancam Kebebasan Berekspresi dan Hak atas Informasi

RUU Penyiaran memuat beberapa ketentuan yang problematik dan merusak agenda-agenda demokrasi dan demokratisasi.

Rakyat Georgia Melakukan Aksi Protes terhadap RUU "Pengaruh Asing" di Tbilisi

Puluhan ribu warga Georgia berkumpul di Tbilisi memprotes RUU yang menargetkan organisasi masyarakat sipil dan media independen yang menerima pendanaan asing. 

Anggota DPD Mengkritisi Proyek Pembangunan Jalan di Papua Barat

ANGGOTA DPD RI, Filep Wamafma, mengkritisi proyek pembangunan jalan Kaimana-Wondama. Kejanggalan proyek  tersebut menurutnya sempat mengemuka di sejumlah media.

MK Hapus Pasal Sebar Hoaks, ICJR Minta juga di UU ITE

Peneliti ICJR Johanna Purba mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengapus pasal 14 dan 15 UU 1/1946 tentang penyebaran berita bohong atau hoaks.

Penolakan Kecurangan Pemilu Bagian dari Kebebasan Berpendapat

PEMERINTAH melalui Menkopolhukam mendeteksi adanya pergerakan masa untuk menolak hasil Pemilu 2024. Hal itu juga sejalan dengan sikap para Guru Besar yang menggugat hasil pemilu.

Rhoma Irama: Awasi Penghitungan Suara dan Laporkan Bukti Kecurangan

Rhoma Irama mengimbau rakyat memastikan pemilu berlangsung jujur dan adil dengan mengawasi perhitungan suara di KPU dan menyampaikan bukti kecurangan kepada pihak yang bertanggung jawab.

Anita Wahid Lihat Fenomena ‘Mendinganisme’ di Publik soal Memahami Demokrasi

Anita Wahid melihat fenomena mendinganisme di publik dalam hal memahami demokrasi. Sebagian publik menganggap demokrasi saat ini tidak lebih parah dari era orde baru (orba).

Kebebasan Berpikir di Kampus Diminta Bebas dari Politisasi

Politikus Danang Wicaksana Sulistya meminta kebebasan berpikir di lingkungan kampus harus bebas dari kepentingan kubu politik tertentu.

Ketua Komisi II DPR RI: Kritik Akademisi untuk Jokowi Harus Jadi Masukan untuk Pemerintah

Ahmad Doli Kurnia Tandjung menjelaskan Indonesia sebagai negara yang demokratis haruslah menghargai setiap pendapat, dan memberikan ruang yang terbuka terhadap pendapat tersebut.

DPR RI: Aspirasi Sivitas Akademika Tidak Boleh Dibungkam dan Jaga Iklim Demokrasi

Seruan sivitas akademika perguruan tinggi harusnya ditempatkan sebagai pesan keprihatinan para cendekiawan atas berbagai fenomena di Tanah Air jelang pemilu 2024.

Upaya Intimidasi ke Perguruan Tinggi adalah Bentuk Pembungkaman

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyoroti meningkatnya upaya intimidasi ke perguruan tinggi yang mengkritik Presiden Joko Widodo.

Seruan Moral dari Guru Besar dan Universitas Buka Mata Masyarakat

Seruan moral yang dilakukan universitas dan guru besar terkait fenomena pemilu tahun ini membuka mata masyarakat bahwa seruan tersebut untuk kondisi negara yang lebih baik lagi.

Civitas Academica UI Kutuk Penindasan Kebebasan Berekspresi di Masa Pemilu 2024

CIVITAS academica Universitas Indonesia (UI) turut prihatin atas kondisi perpolitikan tanah air di masa pemilihan umum atau Pemilu 2024.

Anies-Muhaimin Soroti Kriminalisasi Jurnalis

PASANGAN capres dan cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin (AMIN) menyoroti aksi kriminalisasi yang kerap dihadapi jurnalis

PSI Setuju Soal Presiden Boleh Memihak

Menurutnya, hal itu ialah hak yang dimiliki setiap individu.

Anies: Pengancaman adalah Tindak Pidana, bukan Kebebasan Berbicara

Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengungkapkan tindakan pengancaman melalui media sosial adalah bentuk tindakan pidana. Itu bukan lagi tergolong sebagai aksi kebebasan berbicara.

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia