Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SEKJEN Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli Antoni sependapat dengan pendapat Joko Widodo terkait presiden yang diperbolehkan berkampanye sepanjang tidak menggunakan fasilitas negara.
Baca juga: Setara Institute: Anggaran Belanja Alutsista bukan Rahasia Negara
Menurutnya, hal itu ialah hak yang dimiliki setiap individu.
"Presiden dan Menteri sebagai tokoh publik adalah warga negara yang punya hak politik untuk mendukung capres dan parpol yang ia suka," lewat keterangan yang diterima
Ia menyebut keberpihakan Presiden pada capres maupun partai politik bukanlah sebuah dosa.
"Pagarnya adalah tidak mempergunakan fasilitas publik untuk kampanye. Keberpihakan presiden terhadap capres dan parpol bukan sebuah dosa," imbuh Raja Juli.
Baca juga: Belanja Negara Dinilai Memiliki Kualitas Rendah
Raja lalu mencontohkan Megawati yang pada 2004 maju sebagai calon presiden. Kala itu Megawati berkeliling Indonesia mengkampanyekan dirinya dan PDIP.
Tak hanya Megawati, ia juga menyebutkan Barack Obama yang mendukung Hillary Clinton sebagai capres dari Partai Demokrat.
"Sekali lagi, ini sebuah praktik yang lazim di dunia politik yang tidak perlu dipersoalkan dan disesalkan," tandasnya. (P-3)
Kini masyarakat Desa Trutup, Maibit, Jegulo, dan Rengel di Kecamatan Rengel, Soko, dan Plumpang, Tuban, Jatim, telah mendapat akses air berkat bantuan EMCL.
Ia mengaku belum mengetahui apakah Jokowi akan berkampanye atau tidak
Melalui program Air Bersih Kita, fasilitas sumur bor ini dapat digunakan oleh RT 020 dan RT 021 di Desa Humusu Wini dan membantu lebih 50 Kepala Keluarga.
Perbaikan, imbuhnya, akan dilakukan paling lambat pekan depan. Langkah cepat harus segera diambil mengingat RSUD dan sekolah adalah fasilitas publik yang sangat vital.
Capres Anies Baswedan menilai pejabat negara yang sibuk kampanye sedang menghadapi ujian. Mereka diuji mampu atau tidak menempatkan posisinya agar tak terjadi konflik kepentingan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved