Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
WAJAH baru Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Sarinah kini resmi kembali melayani warga Jakarta. Diresmikan oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung, infrastruktur ini hadir dengan konsep inklusivitas yang lebih matang, menjadikannya percontohan bagi pembangunan fasilitas publik di masa depan.
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengapresiasi langkah revitalisasi tersebut. Menurutnya, JPO Sarinah bukan sekadar sarana penyeberangan, melainkan simbol keberpihakan pemerintah terhadap kelompok rentan, termasuk lansia dan penyandang disabilitas.
Model Inklusivitas Ibu Kota
Yuke menilai kesuksesan revitalisasi JPO Sarinah harus diduplikasi di berbagai titik strategis lainnya di Jakarta. Ia menekankan pentingnya mendengarkan langsung aspirasi dari para pengguna di lapangan untuk memastikan fasilitas yang dibangun tepat guna.
"Tadi kita dapat masukan juga dari rekan-rekan disabilitas, nggak semua halte, nggak semua JPO di Jakarta itu cukup nyaman dan ramah untuk akses disabilitas, walaupun sudah semuanya sudah disesuaikan, sudah dibuat," ujar Yuke melalui keterangannya, Selasa (3/3).
Meskipun banyak fasilitas publik di Jakarta mulai berbenah, Yuke mengakui masih ada tantangan dalam menciptakan kenyamanan yang merata. Kehadiran lift di JPO Sarinah dianggap sebagai solusi konkret untuk memitigasi risiko keselamatan bagi pengguna kursi roda di kawasan padat lalu lintas.
"Jadi ke depan kita berharap ini sebagai salah satu contoh ya, dan tadi sudah dites sendiri cukup lumayan nyaman," kata Yuke.
Catatan Perawatan dan Keamanan
Meski memberikan apresiasi, politisi PDI Perjuangan ini memberikan catatan penting terkait aspek operasional, khususnya keberlangsungan fungsi lift yang menjadi jantung aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
"Cuma tadi pesannya (penyandang disabilitas) kalau bisa liftnya jangan cepat-cepat matinya, karena kalau mati kan mereka mengandalkan sekali lift gitu," ungkap Yuke.
Dari sisi keamanan, JPO Sarinah dinilai relatif aman karena berada di pusat perniagaan yang ramai. Kendati demikian, standar pengamanan melalui kamera pengawas (CCTV) dan kehadiran petugas tetap menjadi prioritas utama.
"Kalau di lokasi ini kan sebetulnya ini lokasi niaga yang sangat ramai, jadi kita sih mungkin nggak terlalu khawatir kalau ini sepi. Tapi tetap harus dijaga," tambahnya.
Tanggung Jawab Bersama
Di akhir keterangannya, Yuke mengingatkan bahwa keberadaan JPO ini dibiayai oleh pajak warga Jakarta. Oleh karena itu, masyarakat memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga fasilitas tersebut agar tidak rusak atau disalahgunakan.
"Tapi yang jelas semuanya, segala sesuatu ini kan kita rencanakan dan dibuat oleh anggarannya masyarakat atau warga Jakarta, jadi sebaiknya kita juga yang saling menjaga," pungkas Yuke. (Far/P-2)
GERAKAN Pemuda Ansor (GP Ansor) menyalurkan sejumlah paket bantuan seperti selimut, sandal jepit, kebutuhan alat mandi hingga obat-obatan pada korban bencana longsor di Pemalang.
Maman berharap ke depan lebih banyak infrastruktur publik di seluruh Indonesia dapat dioptimalkan untuk UMKM, pekerja kreatif, dan generasi muda.
Aksi perusakan fasilitas publik oleh kelompok anarkis beberapa waktu lalu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak.
KETUA Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nova Paloh, menegaskan bahwa penamaan baru Halte Jaga Jakarta harus dipahami sebagai pengingat bersama bagi warga untuk merawat fasilitas umum
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan setelah menghitung secara keseluruhan, total kerugian Jakarta akibat kerusakan infrastruktur pascademo mencapai Rp80 miliar.
Ketua Pansus Pengelolaan Sampah DPRD DKI, Judistira Hermawan, menegaskan percepatan dilakukan agar solusi konkret segera diterapkan di lapangan.
Sistem yang masih bersifat padat karya (labor intensive) turut mendorong membengkaknya beban biaya.
Anggota DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo mendesak sidak berkala dan pembentukan gugus tugas lintas instansi guna mengawasi penjualan bebas air keras.
Digitalisasi sistem pembayaran akan mempermudah pihak berwenang dalam membedakan titik parkir resmi dan ilegal.
Kini pengelolaan Bantargebang menghadapi sanksi administratif dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
DPRD DKI Jakarta mendesak penerbitan Pergub parkir baru setelah dugaan kebocoran PAD di Blok M mencapai puluhan miliar. Digitalisasi dan transparansi jadi sorotan utama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved