Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH melalui Menkopolhukam mendeteksi adanya pergerakan masa untuk menolak hasil Pemilu 2024. Hal itu juga sejalan dengan sikap para Guru Besar yang menggugat hasil pemilu.
Politisi PDI Perjuangan Chico Hakim menegaskan bahwa penolakan atau pun demonstrasi merupakan bagian dari kebebasan berpendapat. Dugaan kecurangan pemilu yang sudah terjadi sejak tahapan awal tentu saja menuai banyak reaksi masyarakat yang sudah sejak awal juga mengkritisi penyelenggaraan pemilu.
"Kami berharap yang terbaik, demonstrasi dan penolakan ini bagian dari kebebasan berpendapat," ujarnya kepada Media Indonesia, Jumat (15/3).
Baca juga : PDIP Dukung Gerakan Guru Besar untuk Gugat Kecurangan Pemilu
Menurut Chico, sejak tahapan awal pemilu, dugaan kecurangan terjadi secara terang-terangan. Para guru besar, tokoh masyarakat, budayawan dan masyarakat di akar rumput pun sudah bereaksi. Aksi penolakan atau demonstrasi juga terus terjadi belakangan ini.
"Harapan kami tentu pemilu ini bukanlah hasil yang nanti akan direkayasa walaupun kami pesimis, kami tetap akan melakukan segala hal untuk memperbaiki ini melalui jalur-jalur konstitusional seperti MK dan kemungkinan hak angket," imbuhnya.
Dia mengatakan bahwa pihaknya saat ini tengah fokus menunggu hasil rekapitulasi nasional. Partai politik harus terus mengawasi proses rekapitulasi agar tidak terjadi kecurangan.
Di sisi lain, PDIP juga menyiapkan langkah-langkah selanjutnya seperti gugatan MK maupun hak angket. Sementara aksi masyarakat sipil di jalanan merupakan hak warga negara menyampaikan pendapat dan tentu dilakukan dengan tertib.
"Kami sampai hari ini tidak terlalu fokus untuk melihat ke sana, tetapi tentunya kami masih fokus menunggu hasil dari rekapitulasi nasional KPU 20 Maret. Namun tentu kita tidak bisa menafikan bahwa memang dugaan kecurangan pemilu ini sangat berdasar dan dilihat dengan kasat mata dan juga ketidakprofesionalan penyelenggara dan pengewas pemilu," tandasnya. (Van/Z-7)
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan agar pemilihan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat atau presiden, sementara kepala daerah bupati atau walikota dipilih melalui DPRD.
Selain itu, dia juga menyinggung perihal penanganan pelanggaran di Bawaslu hanya 14 hari. Padahal, kepolisian penyidikan dilakukan tiga sampai enam bulan.
Bahkan secara serentak KPU se-Indonesia melaksanakan pelantikan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).
BAWASLU Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, telah menangani sebanyak 11 kasus sejak dimulainya tahapan pilkada pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota (pilwakot) 2024.
Regulasi kepemiluan yang tetap dan tidak berubah dibutuhkan agar kualitas demokrasi yang baik tidak sebatas sukses penyelenggaraan saja.
Usman Hamid menyebut ada motif terselubung aparat penegak hukum seperti Polda Metro Jaya dan KPK dalam melakukan pemeriksaan terhadap Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.
Anggota Komisi III DPR RI Gilang Dhielafararez mendesak polisi mengusut tuntas dugaan kekerasan terhadap 103 anak di Daycare Little Aresha Yogyakarta.
Politikus PDIP, Mohamad Guntur Romli, meminta KPK fokus membenahi IPK yang anjlok jangan malah mengusulkan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
POLITIKUS Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Mohamad Guntur Romli, tidak setuju dengan KPK yang terkesan cawe-cawe dengan urusan internal partai politik.
Kader PDIP Guntur Romli mengkritik KPK yang mendorong pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik maksimal dua periode.
PDI Perjuangan (PDIP) resmi menetapkan Syaifudin Zuhri sebagai Ketua DPRD Kota Surabaya. Penetapan ini dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan pasca wafatnya almarhum Adi Sutarwiyono.
Hasto menekankan bahwa pemilu merupakan mekanisme lima tahunan yang harus dipersiapkan secara matang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved