Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ANGGOTA DPD RI, Filep Wamafma, mengkritisi proyek pembangunan jalan Kaimana-Wondama. Kejanggalan proyek tersebut menurutnya sempat mengemuka di sejumlah media. Menurutnya media massa mencoba menggali informasi lebih jauh tentang proyek ini. Tetapi Filep menemukan kejanggalan ketika menelusuri informasi terkait pembangunan jalan tersebut. Sebab beberapa informasi penting yang ada mendadak hilang.
“Tiba-tiba kedua berita itu hilang. Tentu saja saya terkejut, ada apa? Kok bisa beritanya ditarik," ujarnya di gedung DPD, Jumat (5/4). Filep di ruang kerjanya (5/4).
Senator Papua Barat yang terpilih lagi pada periode keduanya ini, menyesalkan penarikan berita tersebut. Sebagai negara demokrasi kebebasan berpendapat menjadi hal penting yang dijamin dalam undang-undang.
Baca juga : DPD Soroti CSR BP Tangguh-SKK Migas di Teluk Bintuni
“Sebagai wakil rakyat yang memahami iklim demokrasi, kebebasan berpendapat, saya bertanya-tanya, mengapa sampai berita itu tidak ada lagi. Sejauh yang sempat saya baca sebelum hilang, ada pemberitaan mengenai kejanggalan proyek tersebut sejak pelelangan, dan itu sesuai yang saya baca, diungkapkan oleh Kadin Papua Barat. Jadi, sekali lagi, apakah ada yang disembunyikan."
Berdasarkan Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber, disebutkan berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah sara, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan dewan pers.
"Kalau mau dicabut pun, perintahnya ialah wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik. Sampai sekarang saya tidak menemukan alasan hilangnya berita tentang pembangunan Jalan Kaimana-Wondama ini,” ujar Filep.
Baca juga : Pemerintah Belum Ada Konsep Ciptakan Perdamaian Papua
Wakil Ketua Komite I DPD RI itu mengaku sangat menyayangkan hilangnya berita tentang indikasi kejanggalan proyek tersebut. Informasi mengenai kejelasan maupun kelanjutan proyek pembangunan itu juga dinantikan publik.
“Terus terang saya kecewa dengan hilangnya berita itu. Pertanyaan justru akan muncul, apakah hilang karena ada tekanan dari pihak luar terhadap wartawan yang memberitakan? Atau apakah ada nama besar yang bermain di proyek itu sehingga hidden hand ikut berperan sampai beritanya hilang? Atas nama hak jawab, hak koreksi, atas atas informasi yang dilindungi oleh konstitusi, maka saya meminta agar pers menyampaikan alasan hilangnya berita tersebut,” cetusnya.
Sebelumnya pada anggaran (TA) 2021, Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional V Papua Barat (Satker PJN V Pabar) telah berhasil menuntaskan pembentukan dan pembukaan jalan strategis nasional dari Kabupaten Fakfak (Simpang Moyana-Kabupaten Kaimana). Sementara, jalan strategis nasional dari Kabupaten Kaimana (Wonama) menuju ke Jalan Trans-Papua Segmen 2 (Windesi-Kabupaten Teluk Wondama) masih menyisakan 45 km lagi yang belum tembus. (Z-7)
WACANA penyadapan oleh Polri yang termuat dalam revisi Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri dinilai mengkhawatirkan mengusik hak privasi masyarakat.
RUU Penyiaran memuat beberapa ketentuan yang problematik dan merusak agenda-agenda demokrasi dan demokratisasi.
Puluhan ribu warga Georgia berkumpul di Tbilisi memprotes RUU yang menargetkan organisasi masyarakat sipil dan media independen yang menerima pendanaan asing.
Peneliti ICJR Johanna Purba mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengapus pasal 14 dan 15 UU 1/1946 tentang penyebaran berita bohong atau hoaks.
PEMERINTAH melalui Menkopolhukam mendeteksi adanya pergerakan masa untuk menolak hasil Pemilu 2024. Hal itu juga sejalan dengan sikap para Guru Besar yang menggugat hasil pemilu.
Akses jalan desa sebagai penghubung warga dengan kota kabupaten atau dengan desa lain serta kota kecamatan terbengkalai selama puluhan tahun sejak Indonesia merdeka.
Pengembangan aspal dengan campuran sampah plastik bernilai rendah, seperti kantong keresek, bermanfaat untuk mengurangi sampah dan meningkatkan infrastruktur jalan.
KBMKB XXII di Desa Pasung, Klaten, berhasil melakukan betonisasi jalan 750 meter dan pembangunan talud jalan panjang 410 meter.
PRESIDEN Joko Widodo atau Jokowi meresmikan pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Selasa (26/3).
Iyos Somantri mengapresiasi kolaborasi TNI bersama masyarakat atas keberhasilan pembangunan di Desa Tenjojaya melalui program TMMD ke-119 tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved