Pengamat Soroti Kebebasan Berpendapat, Kritik Kini Dibalas Laporan Polisi

DIREKTUR Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyoroti fenomena penyempitan ruang demokrasi di mana kritik masyarakat kini cenderung dibalas dengan pelaporan polisi dan intimidasi oleh aktor non-negara. Usman menilai, narasi "antek asing" yang kerap dilontarkan Presiden Prabowo Subianto telah menciptakan persepsi bahwa aktivis, akademisi, dan pengamat adalah musuh negara.

Menurut Usman, pernyataan kepala negara tidak dapat dipisahkan dari munculnya berbagai pelaporan hukum terhadap suara-suara kritis. Ia mensinyalir adanya upaya manipulasi untuk membungkam pengkritik melalui proksi atau aktor non-negara.

"Pernyataan Prabowo sebagai kepala negara nggak bisa dipisahkan dari pelaporan atas nama apapun dan oleh siapapun gitu ya. Kan laporan bisa dibuat-buat. Itu bisa dikerahkan, bisa dimanipulasi gitu. Jadi ada aktor-aktor non-negara yang menjadi proksi dari kepentingan tersembunyi dari negara," ujar Usman dalam keterangannya, Selasa (21/4).

Baca juga : Hasan Nasbi Tegaskan Pemerintah Beri Kebebasan Berpendapat dan Terima Kritikan

Usman mengkhawatirkan dampak dari pelabelan aktivis sebagai pembawa kepentingan asing terhadap persepsi aparat keamanan di lapangan. Ia menilai doktrin tersebut dapat memicu manifestasi serangan fisik maupun teror digital bagi mereka yang vokal mengkritik kebijakan pemerintah.

"Ada pernyataan dari presiden yang meletakkan aktivis, meletakkan akademisi, pengamat sebagai musuh. Kalau sudah dianggap membawa kepentingan asing, prajurit tentara yang berpikir secara kacamata kuda, dia akan berpikir 'Oh berarti itu musuh kami'. Nah itu bisa dimanifestasikan dalam berbagai cara. Menyerang secara fisik, meneror secara digital," tegasnya.

Usman mencatat bahwa kritik terhadap program strategis, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) atau kondisi ekonomi, tidak lagi dipandang sebagai bahan masukan untuk didiskusikan secara sehat. Sebaliknya, masyarakat seolah dipaksa untuk "berbaris" mendukung pemerintah atas nama persatuan nasional.

Baca juga : Amnesty: India Memanfaatkan Aturan Anti-Pencucian Uang untuk Menekan Kritikus

Usman menilai gaya kepemimpinan yang mempersonalisasi rakyat ke dalam diri pemimpin merupakan ciri dari otoritarianisme.

"Kritik-kritik itu tidak diletakkan sebagai bahan masukan yang dipertimbangkan. Malah diajak berbaris di bawah persatuan nasional untuk menopang pemerintahan Prabowo. Ini ciri dari pemimpin otoriter. Ciri dari pemimpin diktator yang hanya mendikte. Seolah-olah semuanya 'Saya, saya, saya'," ungkap Usman.

"Harusnya kan, 'Saya telah berkonsultasi dengan DPR, saya telah mendengarkan pertimbangan masyarakat'. Itu kan tidak ada. Itu seperti raja. Raja saja di dalam banyak praktik kesultanan berkonsultasi dengan dewan penasehat. Tidak semua monarki itu pasti absolut," pungkasnya. (Faj/P-3)