Ketua APTISI Ajak Akademisi Lakukan Kritik Konstruktif dan Beretika ke Pemerintah

MASYARAKAT, khususnya kalangan akademisi, seharusnya mengedepankan etika dalam menyampaikan kritik terhadap pemerintah di tengah masa transisi kepemimpinan nasional.

"Perbedaan pandangan merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun, tanpa kemampuan komunikasi yang baik, kritik berpotensi berubah menjadi polarisasi yang dapat merusak stabilitas sosial," ungkap Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Muhammad Budi Djatmiko.

Menurut dia, saat ini pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tengah berada dalam sorotan publik. Di satu sisi, terdapat berbagai capaian seperti upaya pemberantasan korupsi dan dorongan menuju swasembada pangan serta energi. Namun di sisi lain, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu dievaluasi bersama.

Baca juga : Prabowo Minta Parpol Kritik Pemerintah, Pengamat: Layak Diapresiasi

“Di sinilah pentingnya kritik yang berimbang. Masyarakat perlu mampu melihat capaian sekaligus memberikan masukan terhadap kekurangan yang ada,” tandasnya.

Budi menegaskan bahwa kritik yang baik harus didasarkan pada data objektif dan niat yang tulus untuk memperbaiki keadaan. Kritik yang hanya didorong oleh emosi atau kepentingan tertentu justru berisiko memperkeruh suasana.

Lebih lanjut, dia mencontohkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu kebijakan yang perlu dikawal bersama. Kritik terhadap program tersebut seharusnya diarahkan pada aspek teknis, seperti distribusi dan efisiensi anggaran, bukan sekadar penolakan tanpa solusi.

Baca juga : Ini Tanggapan Menteri Dito soal Kritik Lindswell Buntut Pemberian Jam Tangan Rolex ke Timnas

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya sensitivitas dalam menyampaikan kritik, terutama dalam situasi duka nasional. Peristiwa gugurnya tiga prajurit TNI di Lebanon sebagai momentum yang membutuhkan kedewasaan dalam berpendapat.

“Dalam situasi seperti itu, kritik tetap boleh disampaikan, tetapi harus menjaga martabat institusi dan tidak menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu,” katanya.

Budi juga mengingatkan bahwa dalam tradisi keilmuan dan nilai-nilai keagamaan, kritik seharusnya disampaikan dengan cara yang bijak dan santun. Pendekatan dialogis dan argumentatif dinilai lebih efektif dibandingkan dengan narasi yang provokatif.

Ia menambahkan bahwa pemimpin pada dasarnya adalah manusia yang memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, masyarakat perlu memanusiakan pemimpin dengan cara memberikan masukan yang membangun, bukan menjatuhkan.

Saluran formal

Dalam pandangannya, kritik yang konstruktif harus memenuhi beberapa prinsip utama, antara lain keikhlasan niat, penggunaan bahasa yang santun, serta berorientasi pada solusi. Hal ini penting agar kritik dapat diterima dan ditindaklanjuti oleh pengambil kebijakan.

Sebagai bagian dari kalangan intelektual, perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas diskursus publik.

Budi mendorong agar kampus menjadi ruang produksi gagasan yang solutif dan berbasis riset.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan saluran formal dalam menyampaikan aspirasi, seperti melalui lembaga perwakilan rakyat atau forum akademik. Dengan demikian, komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dapat berjalan lebih efektif.

Selain itu, pemilihan momentum dalam menyampaikan kritik juga dinilai penting. Penyampaian pendapat pada waktu yang tepat akan meningkatkan peluang pesan tersebut diterima dengan baik.

Budi menekankan bahwa apresiasi terhadap capaian pemerintah juga tidak kalah penting. Sikap yang proporsional dinilai dapat menciptakan suasana dialog yang sehat dan saling menghargai.

“Apresiasi dan kritik harus berjalan seimbang. Dengan begitu, kita bisa membangun budaya demokrasi yang matang,” ungkapnya.

Dia berharap masyarakat Indonesia dapat terus menjaga persatuan dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang bersifat memecah belah. Kritik yang disampaikan dengan adab dan tanggung jawab justru akan menjadi energi positif dalam mendorong kemajuan bangsa.

“Dengan adab dan data yang kuat, kritik bukan menjadi beban, melainkan kekuatan untuk membawa Indonesia menuju kedaulatan yang bermartabat,” tegasnya.