Berita Terbaru Baleg Dpr Ri Hari Ini

Tim Perumus RUU Ciptaker Libatkan Serikat Pekerja

Kebijakan ketenagakerjaan selama ini terlalu rekstriktif. Ketentuan itu yang mestinya bisa diurai RUU Ciptaker untuk memperluas lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Akhir September, RUU Ciptaker Rampung

"Perkiraan kita akhir September bisa kita selesaikan. Disahkan sebelum reses 9 Oktober 2020," kata Anggota Baleg Hendrawan Supratikno di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8).

Pemda Harus Dilibatkan dalam Mendefinisikan Kawasan Strategis

Penetapan definisi kawasan strategis harus berkaca dari UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang juga akan diharmonisasi dalam RUU Cipta Kerja.

RUU Ciptaker Jaga Kewenangan Pemda

DPD meminta jumlah daerah yang menjadi sampel dalam pembahasan daftar inventarisasi masalah  RUU Cipta Kerja diperbanyak.

Tolak Rapat Soal Joko Tjandra, Baleg DPR Rapat RUU Ciptaker

“Saya kira ini standar ganda. Pimpinan DPR tidak konsisten, memaksakan pembahasan RUU Cipta Kerja saat reses oleh Panja di Baleg DPR tapi menolak RDP Pengawasan Komisi III terkait Joko Tjandra."

Rieke Diah Pitaloka Dicopot dari Baleg

Selain menjadi pimpinan Baleg, Rieke juga menjadi Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU HIP di Baleg DPR RI.

Aturan Digitalisasi TV Segera Rampung

Dalam draf RUU Cipta Kerja, pemerintah mengusulkan digitalisasi selesai selama dua tahun. Namun, migrasi dapat diselesaikan dalam satu tahun.

RUU HIP Bikin Gerah Partai, PDIP Geser Rieke dari Baleg DPR

Sepak terjang Rieke mengusung RUU HIP membuat gerah mayoritas anggota. Pasalnya, sebagian besar fraksi pada awalnya tidak mengetahui materi rancangan

RUU Masyarakat Adat Harus Lindungi Perempuan dari Kapitalisasi

Kapitalisasi pembangunan mengikis peran perempuan adat dalam pengelolaan sumber daya alam.

Baleg DPR: Pembahasan RUU PKS Tunggu RKHUP

"Komisi VIII meminta penarikan RUU PKS alasannya karena masih menunggu pengesahan RKUHP yang akan sangat terkait dari sisi penjatuhan sanksi."

PRT akan Dilindungi UU

Salah satu spirit mendasar dalam RUU ini ialah perlindungan terhadap PRT dalam relasi sosiokultural, bukan hubungan industrialis.

Nasib RUU HIP akan Diputus Besok

Supratman menegaskan Baleg tidak lagi berwenang menarik RUU HIP.

Fokus Atasi Pandemi, Baleg DPR Realistis Capaian Prolegnas 2020

Beberapa RUU diminta untuk dipertimbangkan ditarik dari Prolegnas Prioritas 2020 dan dimasukkan pada Prolegnas Tahun 2021.

Sejak 2004 RUU PPRT Diabaikan Wakil Rakyat

Pembahasan RUU PPRT sudah diajukan sejak 2004 di DPR.

Fokus Covid-19, Pemerintah Tolak Pembahasan RUU HIP

"Fokus dan kekuatan pemerintah ditujukan ke sana (Covid-19). Kalau dibagi untuk membahas RUU HIP, nanti bisa-bisa terganggu."

MPR: DPR Perlu Pertimbangkan Penolakan Publik Soal RUU HIP

Baleg DPRRI harus secara demokratis memperhatikan suara rakyat tersebut. Kalau RUU HIP itu tetap akan dibahas, alasan utamanya ialah dalam rangka melaksanakan aspirasi Rakyat.

Baleg Sayangkan Penolakan Walhi

RUU Cipta Kerja membatasi partisipasi publik dalam proses amdal.

Baleg Sayangkan Walhi Tolak Rapat RUU Ciptaker

“Kami sayangkan karena kami memerlukan masukan, soal alasannya salah satunya soal transparansi kami sudah melakukan itu dengan maksimal."

Kadin: RUU Cipta Kerja Dibutuhkan agar Indonesia Bisa Bersaing

RUU Cipta Kerja sangat penting dan krusial untuk investasi dalam dan luar negeri bisa tumbuh berkembang dengan maksimal.

Omnibus Law Ciptaker kembali Dibahas

Pembahasan dilakukan secara terbuka dan dapat diakses publik sesuai dengan perundang-undangan.

Kecakapan Tata Kelola di Balik Sukses Haji

Taruhan Besar untuk Menjadi Cantik

Pilkada Jakarta, antara Elektabilitas dan Politik Kekuasaan

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting