Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Terkait penundaan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT), Ketua Panja RUU PPRT DPR RI, Willy Aditya, mengatakan sebelumnya Fraksi Partai NasDem sudah mendesak Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI untuk segera membawa RUU PPRT untuk masuk sidang paripurna.
"Kami mendapat laporan dalam Bamus 9 Februari2023 terakhir itu Fraksi Partai NasDem menegaskan untuk segera diparipurnakan," ungkapnya kepada Media Indonesia, Kamis (9/3).
Lebih lanjut, Bamus mengatakan bahwa RUU PPRT sudah disampaikan kepada Ketua DPR RI Puan Maharani. Namun, hari ini RUU PPRT malah mengalami penundaan.
Baca juga: DPR Diminta Segera Sahkan RUU PPRT - Media Indonesia
Willy pun akan meminta konfirmasi dari Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel terkait penundaan ini. Pasalnya, dikatakan bahwa penundaan ini merupakan hasil dari rapat pimpinan DPR RI.
"Kami punya Wakil Ketua DPR sedang kami konfirmasi apakah benar itu keputusan Rapim dan kapan keputusan itu terjadi. Tentu ini sangat disayangkan dengan kondisi seperti ini," tandasnya.
(Z-9)
WAKIL Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mendorong agar pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu) segera dimulai oleh parlemen.
Di dalam negeri, undang-undang ini akan menjadi payung pengakuan dan perlindungan terhadap profesi yang selama ini dipandang miring dan kerap terjerat dalam logika subordinasi.
DUA puluh dua tahun ialah waktu yang terlalu panjang untuk sekadar mengakui seseorang sebagai pekerja.
Terdapat 12 ketentuan yang diatur dalam RUU PPRT antara lain perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga meliputi perlindungan hak dan kewajiban, hingga jaminan sosial dan kesehatan.
Pengesahan RUU PPRT bukan sekadar menjalankan kewajiban konstitusional, melainkan sebuah panggilan moral untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
LIMA rancangan undang-undang (RUU) resmi masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026. simak daftarnya
Kreativitas anak-anak muda di zaman sekarang sudah berbeda dengan zaman dahulu. Untuk itu, mereka membutuhkan ruang untuk berekspresi dan harus difasilitasi.
DPR tidak bisa bertindak di luar aturan khususnya tata tertib. Pernyataan ini sekaligus menjawab tentang kemungkinan deadlock hingga waktu pendaftaran calon di KPU pada 27 Agustus nanti.
Untuk bisa dibawa ke Rapat Paripurna, RUU PPRT harus lebih dahulu dibahas dalam rapat Bamus.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved