DPR Tentukan Nasib Perppu Cipta Kerja Hari Ini

Penolakan Revisi UU TNI Dinilai Wajar

Disebutkan revisi UU TNI, UU Polri, dan UU Kementerian sudah disetujui oleh Paripurna sebagai usulan DPR.

Baleg Tepis Bahas Kilat 4 Revisi UU untuk Kepentingan Prabowo

BADAN Legislasi (Baleg DPR RI) menepis anggapan pembahasan kilat empat revisi undang-undang (UU) untuk kepentingan presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto.

Baleg Bantah Ada Perpanjangan Masa Pensiun Kapolri di RUU Kepolisian

KETUA Badan Legislasi atau Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas membantah adanya revisi Undang-undang (RUU Kepolisian) jadi jembatan perpanjangan masa pensiun Kapolri.

Baleg DPR Sebut Presiden Berwenang Tunjuk TNI Aktif Tempati Jabatan Sipil

KETUA Badan Legislasi atau Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas, mengatakan presiden punya kewenangan untuk menunjuk prajurit aktif TNI menempati jabatan sipil.

Baleg DPR Tepis TNI Kembali Dwifungsi Lewat Revisi UU TNI

pembahasan revisi UU TNI yang berkembang di Baleg lebih banyak soal usia pensiun.

Baleg DPR Bantah Terburu-buru Bahas Revisi UU TNI, Polri, hingga Kementerian Negara

Keempat revisi UU yang diusulkan Baleg itu sudah disepakati menjadi usul inisiatif DPR.  

DPR Bantah Perppu MD3 Sudah Disiapkan Pemerintah

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menepis kabar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Perppu MD3) sudah disiapkan.

Bola Perppu Perampasan Ada di Tangan Presiden Jokowi

Anggota Komisi III DPR Johan Budi mengatakanpenerbitan Perppu Perampasan Aset ada di tangan Presiden Joko Widodo.

Presiden Dinilai Perlu Keluarkan Perppu Perampasan Aset

DPR tak juga kunjung mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

RUU Perampasan Aset Mandek, Pengamat: DPR tidak Niat Berantas Korupsi

Kelanjutan pembahasan RUU Perampasan aset di tangan DPR. Kalau sekarang tidak jelas, berarti tidak ada itikad baik dari DPR untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi.

Perppu Dinilai Lebih Tepat untuk Ubah Jadwal Pilkada

Komisi II dan pemerintah sepakat bahwa perubahan jadwal itu dilakukan lewat peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).

DPR Tetap Menunggu Perppu Pilkada Bukan Revisi

Aturan yang menganulir pelaksanaan pilkada November 2024 merupakan inisiatif pemerintah dalam bentuk Perppu

Kecakapan Tata Kelola di Balik Sukses Haji

Taruhan Besar untuk Menjadi Cantik

Pilkada Jakarta, antara Elektabilitas dan Politik Kekuasaan

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting