Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengingatkan betapa membahayakannya poin yang ada dalam Rancangan Undang-Undang Kesehatan soal Surat Tanda Registrasi (STR) dokter yang bakal berlaku seumur hidup.
Dia menyebut hal itu akan berpotensi melahirkan banyak tenaga kesehatan yang abal-abal atau tidak kompeten. “Saya merasa ini ada celah munculnya nakes-nakes yang abal-abal. Karena tidak diketahui format kinerjanya selama periode tertentu,” ujar Tulus dalam media briefing tentang RUU Kesehatan di Jakarta Selatan, Jumat (31/3).
Dia juga menilai jika STR berlaku seumur hidup, banyak nakes atau dokter yang sulit diawasi karena setiap periode tertentu semestinya ada pengawasan atau peninjauan ulang soal izin praktiknya. “Ini sebetulnya mengkhawatirkan ya. Dari aturan yang seperti itu juga berpotensi mengancam nyawa pasien, kita semua sebagai pasien. Pasien pasti khawatir,” tambah Tulus.
Koordinator BPJS Watch Timboel Siregar menyebut pihaknya memahami mungkin saja wacana STR seumur hidup itu sebagai bentuk dari penyederhanaan birokrasi. Namun, dia juga mengingatkan bahwa keputusan untuk memberlakukan STR seumur hidup harus ada pengawasan yang ketat secara berkala agar kualitas pelayanan kesehatan benar-benar sesuai standar.
“Jadi kalau dibilang STR 5 tahun, seperti masih seperti itu. Tetapi kalau memang STR berlaku seumur hidup, izinnya mesti tetap berskala. Jadi istilahnya dia bisa, tetapi harus dipastikan kualitasnya. Kan kualitas penanganan lima tahun lalu dengan 10 tahun lalu, misalnya, kan berbeda,” jelas Timboel.
“Sekali lagi memang harus dipastikan soal kualitas tenaga kesehatan itu. Tidak hanya dokter ya, perawat, bidang, apoteker, sehingga mereka bisa memberikan kualitas terbaik untuk rakyat. Jangan ada salah diagnose dan sebagainya. Sehingga kalau ada penanganan yang tidak maksimal, pasien meninggal, korbannya lagi-lagi rakyat,” tandasnya. (H-1)
Disebutkan revisi UU TNI, UU Polri, dan UU Kementerian sudah disetujui oleh Paripurna sebagai usulan DPR.
BADAN Legislasi (Baleg DPR RI) menepis anggapan pembahasan kilat empat revisi undang-undang (UU) untuk kepentingan presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto.
KETUA Badan Legislasi atau Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas membantah adanya revisi Undang-undang (RUU Kepolisian) jadi jembatan perpanjangan masa pensiun Kapolri.
KETUA Badan Legislasi atau Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas, mengatakan presiden punya kewenangan untuk menunjuk prajurit aktif TNI menempati jabatan sipil.
pembahasan revisi UU TNI yang berkembang di Baleg lebih banyak soal usia pensiun.
Keempat revisi UU yang diusulkan Baleg itu sudah disepakati menjadi usul inisiatif DPR.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia, Mirah Sumirat, mengomentari gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang saat ini menghantui industri tekstil.
AKIBAT merugi, pabrik sepatu bata di Purwakarta, Jawa Barat, akhirnya menyatakan tutup. Dampak penutupan tersebut, sejumlah karyawan mengadu dan meminta bantuan kepada LBH SPSI
MEMPERINGATI Hari Buruh, ribuan buruh di Batam melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Walikota Batam.
PARTAI Buruh memberikan dukungannya terhadap program kerja Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakilnya Gibran Rakabuming Raka. Sikap itu diambil karena putusan Mahkamah Konstitusi (MK)
Berdasarkan UU Kesehatan yang baru, berbagai peran dan fungsi organisasi profesi yang sebelumnya terdapat dalam peraturan perundang-undangan kini ditiadakan.
Kini RUU tersebut dikurangi menjadi sekitar 300 pasal.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved