Berita Terbaru UU KPK Hari Ini

MK Putuskan Pimpinan KPK Cukup Nonaktif dari Jabatan Lama, tidak Wajib Mundur Permanen

MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.

Aturan TNI-Polri Aktif Bisa Pimpin KPK Digugat ke MK, Dinilai Ancam Independensi

Ketentuan UU KPK yang dinilai membuka peluang anggota TNI dan Polri aktif menjabat pimpinan KPK digugat ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap multitafsir.

ICW Sebut Jokowi Berupaya Cuci Tangan setelah Lemahkan KPK

INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.

Jokowi Suarakan Revisi UU KPK, Pengamat: Cuma Gimik Politik

Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.

Jokowi Lempar Persoalan UU KPK ke DPR, Ini Kata Komisi III DPR

ANGGOTA Komisi III DPR RI  Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.

Jokowi Diminta Jangan Cari Muka soal UU KPK Lama

Jokowi diminta jangan sekadar mencari muka menyetujui pengembalian Undang-Undang No.19/2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau UU KPK Lama. 

Pengamat: KPK Terancam Kehilangan Masa Depan Jika UU Lama tak Dikembalikan

Pakar menegaskan pentingnya pemerintah mengembalikan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) ke desain awal sebelum revisi 2019. 

Pakar: Revisi UU KPK dan Penguatan Antirasuah di Era Prabowo Sulit Terwujud

WACANA penguatan kembali Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui revisi Undang-Undang KPK di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai menghadapi hambatan serius.

Pengamat: Politik Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia Masih Sangat Lemah

KETUA Pusat Studi Anti Korupsi (PUKAT) Fakultas Hukum (FH) Universitas Mulawarman Samarinda, Orin Gusta Andini menilai upaya pemberantasan korupsi di Indonesia masih berjalan stagnan.

Proses Seleksi Pimpinan KPK 2024-2029 Dinilai tidak Sah, UU Tipikor Kembali Digugat 

UU KPK digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pemohon mengajukan uji materi Pasal 30 ayat (1) dan (2) mengenai proses seleksi pimpinan KPK yang dianggap tidak sah.

Pimpinan KPK 2024-2029 Resmi Dilantik, Pengamat: Jangan Tebang Pilih

Sejumlah harapan kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK 2024-2029. Salah satu harapannya ialah KPK jangan tebang pilih dalam memberantas korupsi. 

5 Pimpinan KPK Baru Dinilai Berpotensi Bekerja tidak Independen

Saut Situmorang mengatakan lima pimpinan KPK yang baru terbentuk periode 2024-2029 berpotensi akan bekerja tidak independen dalam memberantas korupsi karena revisi UU KPK

Putusan MK Soal Kewenangan KPK Benturkan Polisi Militer dan Kejaksaan

Soleman B Ponto menilai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 87/PUU-XXI/2023 membenturkan kewenangan KPK dengan Kejaksaan dan TNI lewat Polisi Militer.

ICW Harap Pansel Objektif Pilih Kandidat Capim KPK Berintegritas

ICW harap pansel bisa objektif pilih kandidat Capim KPK 

KPK Meleyot, Masyarakat makin Permisif terhadap Korupsi

Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia di 2024 tercatat sebesar 3,85 dari skala 0 sampai 5. Angka itu lebih rendah dibandingkan capaian 2023 yang mencapai 3,92.

PDIP Janji Perjuangkan Revisi UU KPK

Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah didengungkan.

MAKI Anggap Lucu Komentar Alexander Tiba-tiba Dukung Revisi UU KPK

Boyamin mengatakan Alex merupakan salah satu pimpinan yang menyepakati revisi undang-undang KPK saat fit and proper test di DPR.

Alexander Marwata Sebut UU KPK Perlu Dirobak, IM57+: Ke Mana Saja?

Pernyataan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, mengenai perlunya perombakan besar dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 memunculkan kontroversi. 

Perkuat Integritas Pimpinan Dinilai Lebih Penting dari Revisi UU KPK

KOMISI III DPR RI diminta fokus untuk mengawal jalannya pemilihan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketimbang mewacanakan revisi UU KPK.

DPR Persilakan Dewas Dorong Revisi UU KPK

Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto mempersilakan (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia