Berita Terbaru Mahkamah Konstitusi (MK) Hari Ini

Ahli di Sidang MK: Program MBG Investasi Jangka Panjang Tingkatkan Kualitas SDM

Sebagai kepala pemerintahan dalam sistem presidensial, Presiden memiliki kewenangan menjalankan program prioritas yang telah disahkan dalam peraturan perundang-undangan.

MK Tolak Gugatan Larangan Keluarga Presiden Nyapres, Permohonan Kabur dan Kontradiktif

Hakim Konstitusi Saldi Isra dalam pertimbangannya menjelaskan bahwa para pemohon tidak konsisten dalam merumuskan permohonan.

MK Tidak Terima Gugatan Pembatasan Masa Jabatan Kapolri

Pemohon mengajukan petitum yang saling bertentangan, yakni meminta norma dinyatakan inkonstitusional sekaligus dimaknai ulang secara bersyarat.

DPR di Sidang MK: Pasal Perzinahan hingga Penghinaan Presiden di KUHP Baru Kini Lebih Jelas

DPR turut menanggapi kritik terhadap pasal perzinahan yang dinilai mengatur ranah privat warga. Menurut Rudianto, aturan tersebut bertujuan melindungi institusi keluarga.

DPR di Sidang MK: Pasal Penghinaan di KUHP Baru Bukan untuk Bungkam Kritik

Salah satu isu yang dipersoalkan adalah Pasal 240 dan 241 KUHP terkait penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara yang dinilai berpotensi membatasi kebebasan berpendapat.

Ketua MK Pertanyakan Kewenangan Presiden Ubah Pidana Mati dalam KUHP Baru

Perubahan pidana mati menjadi seumur hidup masih merupakan bagian dari perubahan putusan pengadilan, sehingga secara prinsip tetap berada dalam ranah kekuasaan kehakiman.

Digugat ke MK, Larangan Merokok dan Main HP saat Berkendara Minta Diperjelas di UU LLAJ

LARANGAN merokok dan menggunakan ponsel saat berkendara diminta diperjelas dalam Undang-Undang Lalu Lintas. Pemohon menilai aturan yang ada saat ini masih terlalu umum.

UU Ormas Digugat ke MK, Pemohon Nilai Aturan Ormas tak Boleh Berlaku untuk Yayasan

SEORANG advokat menggugat UU Ormas ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena menilai aturan yang seharusnya hanya berlaku untuk ormas justru diterapkan juga pada yayasan.

Kuota Internet Hangus Kembali Digugat ke MK, Pemohon Singgung Pasal 33 UUD 1945

Pengemudi ojol dan NGO Deconstitute menggugat skema kuota internet hangus ke Mahkamah Konstitusi dengan menguji UU Telekomunikasi.

UU Pemda Digugat ke MK, Soroti 95 Persen Pasangan Kepala Daerah Alami Keretakan Politik

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan uji materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda).

Sidang Gugatan Kuota Internet Memanas, Hakim MK Bandingkan dengan Token Listrik Prabayar

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menyoroti praktik hangusnya sisa kuota internet prabayar yang dinilai berbeda perlakuan dengan token listrik prabayar yang tidak mengenal masa kedaluwarsa.

Guru Honorer Ajukan Judicial Review UU APBN terkait Anggaran Pendidikan ke MK

Menurut Reza, UU APBN 2026 yang memuat mengenai anggaran pendidikan sebesar 769 triliun, nyatanya dipakai untuk anggaran MBG sebesar 268 triliun.

Gugatan KUHP-KUHAP terus Mengalir ke MK, Pasal Penghinaan Presiden hingga Kewenangan Penyidik Dipersoalkan

Pemohon menilai Pasal 218, 219, dan 220 KUHP membuka ruang kriminalisasi kebebasan berekspresi.

YLBHI Tekankan Independensi Calon Hakim MK Pengganti Anwar Usman

Calon hakim MK dari unsur MA harus menjadi figur independen dan bebas dari berbagai bentuk intervensi, baik internal maupun eksternal.

DPR Ungkap Alasan Adies Kadir Jadi Hakim MK: Punya Rekam Jejak Cemerlang

Pergantian ini dilakukan demi menjaga kepentingan konstitusional lembaga DPR serta upaya memperkuat marwah Mahkamah Konstitusi agar kembali pada fungsi hakikinya.

Larangan Merokok saat Berkendara Kembali Digugat ke MK

AKTIVITAS merokok saat berkendara yang dinilai membahayakan keselamatan lalu lintas kembali dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi (MK). 

Perlindungan Wartawan Kini jadi Mandat Konstitusi

MAHKAMAH Konstitusi (MK) memperkuat perlindungan bagi profesi wartawan dengan mengabulkan sebagian uji materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

MK Tolak Gugatan UU Grasi, Pemohon Dinilai tak Punya Kedudukan Hukum

Menurut MK, untuk dapat mengajukan uji undang-undang, pemohon harus membuktikan adanya hubungan sebab akibat antara norma yang diuji dan kerugian konstitusional yang dialami.

Putusan MK: Persoalan Karya Jurnalistik Harus Diselesaikan dengan Mekanisme UU Pers

Putusan MK menegaskan bahwa perlindungan terhadap wartawan bertujuan memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah kriminalisasi terhadap kerja jurnalistik.

Uji Materi KUHP di MK, Pasal Zina Digugat karena Dinilai Ciptakan Rasa Takut

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan uji materi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU KUHP), salah satunya pasal tentang perzinahan.

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia