Berita Terbaru Mahkamah Konstitusi Mk Hari Ini

Wacana Pilkada Lewat DPRD Jadi Tanda Regresi Demokrasi di Era Prabowo

“Demokrasi di era Prabowo, kita melihat kecenderungan proses demokratisasi itu semakin mengalami regresi. Pengambilan keputusan sering dilakukan secara tersentralisasi,”

Dominasi Peradilan Militer Digugat ke MK, Pemohon Soroti Impunitas Prajurit TNI

Dalam sidang MK tersebut, para pemohon menilai aturan tersebut berpotensi melanggengkan impunitas prajurit TNI dan melemahkan prinsip persamaan di hadapan hukum.

Putusan MK soal Pemisahan Pemilu Pusat-Lokal Final, Pakar Politik: Harus Dilaksanakan

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu lokal harus tetap dilaksanakan, meskipun terdapat sejumlah persoalan teknis dalam implementasinya.

MK Soroti 14 Putusan Penting Terkait Gugatan UU Sepanjang 2025, Ini Daftarnya

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menyoroti sedikitnya 14 putusan penting terkait pengujian UU (PUU) yang berdampak besar terhadap sistem ketatanegaraan dan kehidupan masyarakat sepanjang 2025. 

Jumlah Gugatan UU 2025 Tertinggi Sepanjang Sejarah jadi Tantangan MK

KETUA Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo mengatakan, sepanjang 2025 MK menangani 701 permohonan atau perkara dari seluruh kewenangan yang dimiliki lembaga tersebut.

Gugatan UU ke MK Tahun 2025 Melonjak Signifikan, Tertinggi Sepanjang Sejarah

MAHKAMAH Konstitusi (MK) mencatat lonjakan signifikan permohonan uji UU yang masuk dan diregistrasi pada tahun ini, menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah MK.

9 Gugatan terkait KUHP dan KUHAP Baru telah Masuk ke MK, Ini Daftarnya

KITAB Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mulai berlaku per 2 Januari 2026 direspons dengan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pengamat: Parpol yang Hapus Pilkada Langsung Berpotensi Dibubarkan MK

partai politik yang terbukti melanggar prinsip-prinsip konstitusional, pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung, berpotensi dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Saiful Mujani: Negara Presidensial Wajib Terapkan Pilkada Langsung

Saiful Mujani menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung merupakan konsekuensi yang tidak terpisahkan dari sistem presidensial yang dianut Indonesia. 

Pakar Hukum: Kapolri Ujung Tombak Reformasi, TNI–Polri Harus Patuh Konstitusi

MK telah memberikan batasan yang jelas, aAnggota TNI dan Polri tidak diperbolehkan menduduki jabatan struktural maupun nonstruktural di Aparatur Sipil Negara (ASN).

MK Luncurkan "e-learning", Sarana Belajar Konstitusi bagi Masyarakat

MKLC diluncurkan langsung oleh Ketua MK Suhartoyo bersamaan dengan peluncuran platform kecerdasan buatan seputar informasi konstitusi bertajuk MKAI.

Komisi III DPR: Presiden Harus Perintahkan Kapolri Tarik Seluruh Polisi Aktif dari Jabatan Sipil

ANGGOTA Komisi III DPR, Benny K. Harman, menegaskan bahwa presiden wajib segera menarik seluruh anggota Polri aktif dari jabatan sipil setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Meski Putusan MK tak Berlaku Surut, Lebih Bijak Presiden Tarik Polri dari Jabatan Sipil

putusan Mahkamah Konstitusi nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang menyatakan anggota Polri aktif tidak boleh lagi menduduki jabatan sipil sebelum pensiun atau mengundurkan diri dari kepolisian.

Hormati Putusan MK, Menhut Ungkap Alasan Butuh Polri

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni tegaskan sangat butuh anggota Polri di Kemenhut untuk pengawasan internal, perbaikan tata kelola, dan antisipasi Karhutla.

Puan: DPR akan Kaji Dampak Putusan MK soal Larangan Polisi Duduki Jabatan Sipil

DPR RI menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang mewajibkan anggota Polri aktif mengundurkan diri dari jabatan di luar institusi kepolisian.

MK Tolak Gugatan Soal Jabatan Kapolri, Pengamat: Polri adalah Alat Negara, Bukan Jabatan Politik

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menolak gugatan terkait pembatasan masa jabatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

IPW Sebut Putusan MK akan Timbulkan Dilema bagi Anggota Polri yang Duduki Jabatan Sipil

Putusan MK yang melarang anggota Polri aktif menduduki jabatan sipil sebelum pensiun atau mengundurkan diri, akan berdampak besar bagi Korps Bhayangkara.

MK Pangkas Jangka Waktu Hak Atas Tanah di IKN jadi 35 Tahun

Substansi permohonan para pemohon berfokus pada lamanya jangka waktu pemberian hak atas tanah di wilayah IKN yang jauh melampaui ketentuan dalam UUPA.

Revisi UU Pemilu Jadi Uji Keseriusan Politik DPR dan Pemerintah

Perludem terus mendorong DPR dan pemerintah untuk segera membahas revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu agar sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Pakar HTN: Meningkatnya Tren Mahasiswa Gugat UU ke MK Tanda Saluran Aspirasi DPR Buntu

PENINGKATAN tren mahasiswa yang menggugat undang-undang ke Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai sebagai bentuk kesadaran baru generasi muda memperjuangkan keadilan

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia