Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PENELITI dan konsultan politik, Saiful Mujani menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung merupakan konsekuensi yang tidak terpisahkan dari sistem presidensial yang dianut Indonesia.
Menurutnya, sebuah negara yang menganut Presidensial memiliki kewajiban untuk menjalankan mekanisme pemilihan langsung yang harus berlaku konsisten dari tingkat nasional hingga daerah.
“Dalam konsep sistem presidensial, kalau kita menganut sistem ini maka pada tingkat daerah pun polanya harus sama seperti pemilihan kepala negara, yaitu dengan pemilihan langsung. Itu tidak bisa dihindarkan,” kata Saiful dalam diskusi ‘Kita Tolak Pilkada Tak Langsung’ di Jakarta pada Minggu (4/1).
Ia menjelaskan, Indonesia tidak menganut sistem parlementer karena tidak memiliki raja, sehingga kepala negara harus dipilih langsung oleh rakyat. Prinsip tersebut, kata dia, otomatis juga berlaku untuk pemilihan kepala daerah.
“Tidak ada di dunia ini negara yang menganut sistem presidensial tapi di daerahnya seperti gubernur, bupati, dan wali kota dipilih oleh DPRD. Itu tidak ada, dan itu aneh sekali,” ujarnya.
Selain itu, Saiful mrnekankan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) selama ini telah memperkuat pemilihan langsung sebagai bagian dari sistem demokrasi konstitusional di Indonesia. Ia pun mendesak seluruh instansi dan lembaga negara termasuk Parpol untuk menjalankannya.
“Saya bersyukur kita punya MK yang paham soal ini. Kita harus menghormati keputusan MK, kecuali kalau ingin membubarkan MK dan melakukan revolusi amandemen UUD 1945,” tegasnya.
Saiful juga mengingatkan bahwa kebijakan yang menabrak konstitusi dan mengabaikan aspirasi rakyat tidak akan bertahan lama.
“Kalau menabrak konstitusi dan tidak mendengarkan aspirasi rakyat, itu tidak akan berkelanjutan dan pasti ambruk. Orde Baru saja akhirnya runtuh karena melawan aspirasi masyarakat,” katanya. (Dev/M-3)
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
Menurut laporan itu, akar masalah biaya politik tinggi terletak pada lemahnya regulasi pendanaan kampanye dan penegakan hukum, bukan pada sistem pemilihan langsung.
WALI Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan mengatakan setuju dengan opsi pemilihan kepala daerah atau Pilkada tak langsung oleh DPRD. Alasannya efisiensi anggaran.
AKSI menolak Pilkada tak langsung yang mana pemilihan lewat DPRD digelar oleh BEM Nusantara DIY di Gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Yusril Ihza Mahendra menyerahkan keputusan soal mekanisme pemilihan kepala daerah atau pilkada pada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Ida Budhiati menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah atau pilkada tak langsung melalui DPRD dapat melemahkan legitimasi daerah.Pilkada langsung dinilai masih sejalan amanat konstitusi
Desakan agar aparat penegak hukum mengusut pernyataan akademisi Saiful Mujani kian menguat setelah beredarnya potongan video yang memicu polemik terkait dugaan makar.
Puluhan pengemudi ojek online yang tergabung dalam Perhimpunan Ojek Online (O2) Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).
Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia, Haris Pertama, menyoroti munculnya sejumlah gerakan yang mendorong pemakzulan Presiden Prabowo Subianto.
Merah Putih Stratejik Indonesia (MPSI) melaporkan Saiful Mujani atas dugaan ajakan untuk menjatuhkan Presiden di luar mekanisme konstitusional kepada aparat penegak hukum.
Waketum PAN Saleh Daulay mendukung pelaporan Saiful Mujani terkait dugaan ajakan menggulingkan pemerintah. Ia menegaskan penegakan hukum harus berlaku adil bagi siapa saja.
Polda Metro Jaya menerima laporan terhadap Saiful Mujani atas dugaan penghasutan untuk menggulingkan pemerintah. Laporan ini mengacu pada Pasal 246 UU Nomor 1/2023.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved