Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta memperluas penyelidikan dugaan korupsi dalam proyek kereta cepat Whoosh, tidak hanya pengadaan tanah, tetapi juga unsur lain seperti dugaan penggelapan tanah dan penimbunan material seperti rel.
Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengatakan, langkah KPK yang telah menemukan indikasi awal korupsi dalam pengadaan tanah perlu diapresiasi. Namun menurutnya, penyelidikan tersebut sangat dasar dan tidak boleh berhenti di situ. Ia juga mengingatkan ada proses peralihan proyek dari Jepang ke Tiongkok.
“Kita apresiasi KPK, paling tidak sudah menemukan dugaan unsur korupsi di pengadaan tanah. Tapi itu kan basic sekali, yang dasar sekali terkait pengadaan,” ujar Bonyamin kepada Media Indonesia, Selasa (11/11).
Ia menjelaskan, fokus utama penyelidikan saat ini masih melibatkan aparat penegak hukum (APH), termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menghitung potensi kerugian negara.
“BPK itu nanti memastikan bahwa itu memang sudah tanah negara, tapi ternyata dijual lagi kepada negara. Itu yang bisa diselidiki dan tidak boleh hilang kalau buktinya sudah ada,” tegasnya.
Lebih jauh, Bonyamin juga menyoroti adanya dugaan penyimpangan lain di sektor konstruksi proyek. Ia menyebut ada potensi masalah pada bagian timbunan, rel baja yang berfungsi sebagai pemandu roda, dan bantalan rel yang menopang lintasan kereta.
“Yang menjadi masalah adalah terkait timbunannya. Harusnya bahan yang digunakan bagus dan baku, tapi ternyata diduga ada campuran lain,” ungkapnya.
Selain itu, ia mendorong BPK dan KPK meninjau kemungkinan penyimpangan anggaran negara (APBN) dalam proyek tersebut serta menelaah proses peralihan proyek dari Jepang ke Tiongkok.
“Peralihan proyek dari Jepang ke China juga harus dikaji, bahwa dua-duanya tidak ada korupsi. Paling tidak itu harus didalami,” tutur Bonyamin.
Menurutnya, temuan awal ini sudah cukup menjadi pintu masuk bagi KPK untuk mengusut dugaan korupsi di proyek strategis nasional tersebut.
“KPK sudah mempunyai pintu masuk untuk menangani dugaan korupsi di proyek kereta Whoosh ini,” pungkasnya. (H-4)
CPIB Singapura melaporkan penurunan kasus korupsi pada 2025. Sektor swasta mendominasi tuntutan, sementara integritas sektor publik tetap tinggi.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, Febrie Adriansyah, menghadiri acara Halal Bihalal yang digelar Badan Musyawarah Kekeluargaan Jambi.
Sidang tuntutan dalam kasus dugaan korupsi impor produk kilang atau bahan bakar minyak (BBM) serta penjualan solar nonsubsidi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
berdasarkan putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki mandat konstitusional untuk menghitung kerugian negara.
KPK menilai praktik korupsi di Indonesia kini berkembang layaknya sebuah ekosistem yang melibatkan banyak pihak, seiring munculnya fenomena yang disebut sebagai sirkel.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved