Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengaku miris karena orang sudah tidak takut lagi untuk melakukan korupsi. Menurut Alex, Kepala Negara harus membuat gebrakan agar tindakan rasuah ditakuti ke depannya.
“Saya kan juga banyak menerima informasi dan mendengar cerita dari para penyelenggara negara, pejabat-pejabat. ‘Sekarang orang enggak takut lagi pak untuk korupsi’.” kata Alex di Hotel Kian Mas, Bogor, Jumat (13/9/2024)
Menurutnya, orang berani korupsi di Indonesia karena menilai risikonya rendah. Sedangkan, kata Alex, kemungkinan untung dalam waktu cepatnya lebih tinggi.
Baca juga : Presiden Harus Nyatakan Darurat Korupsi
“Korupsi itu di Indonesia itu risikonya rendah. Berbeda dengan investasi yang high risk (risiko tinggi), korupsi itu risiko rendah, kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan yang besar (kalau korupsi) tinggi,” ucap Alex.
Pemerintah dan penegak hukum juga disebut kesusahan untuk membuat korupsi di Indonesia sangat berisiko. Sistem pemberantasan maupun pencegahan rasuah di Indonesia belum seketat Singapura dan Hong Kong.
“ASN (aparatur sipil negara) di sana (Singapura dan Hong Kong) yang memungut minta sesuatu atau menerapkan pungli enggak ada yang menindak rendah. Begitu ada CPIB (Corrupt Practices Investigation Bureau atau otoritas pemberantasan korupsi Singapura) zero tolerance menindak,” ujar Alex.
Penegakan kasus korupsi di Indonesia juga disebut belum seketat Singapura. Itu sebabnya indeks perilaku korupsi dan indeks sumber daya integritas untuk Indonesia terus menurun setiap tahunnya.
“Di Indonesia kita belum mendapatkan momentum seperti itu. Belum ada pimpinan negara yang berani mendeclare zero tolerance terhadap korupsi. Dengan kekuasaan memerintahkan seluruh aparat untuk memerangi korupsi, kita belum pernah punya pimpinan seperti itu,” keluhnya. (Can/P-3)
CPIB Singapura melaporkan penurunan kasus korupsi pada 2025. Sektor swasta mendominasi tuntutan, sementara integritas sektor publik tetap tinggi.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, Febrie Adriansyah, menghadiri acara Halal Bihalal yang digelar Badan Musyawarah Kekeluargaan Jambi.
Sidang tuntutan dalam kasus dugaan korupsi impor produk kilang atau bahan bakar minyak (BBM) serta penjualan solar nonsubsidi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
berdasarkan putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki mandat konstitusional untuk menghitung kerugian negara.
KPK menilai praktik korupsi di Indonesia kini berkembang layaknya sebuah ekosistem yang melibatkan banyak pihak, seiring munculnya fenomena yang disebut sebagai sirkel.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved