Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMBERIAN remisi atau pengurangan masa tahanan narapidana kasus tindak pidana korupsi (tipikor) dinilai tak hanya mengurangi efek jera, tapi juga menghilangkan muruah pemberantasan korupsi. Pada perayaan HUT ke-79 RI, sebanyak 2.618 narapidana korupsi mendapat remisi.
"Remisi tidak hanya mengurangi efek jera, tapi nembuat kita kehilangan murah pemberantasan korupsi," kata peneliti Pusat Studi Anti Korupsi (Saksi) Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur, Herdiansyah Hamzah kepada Media Indonesia, hari ini.
Ia mengatakan, remisi terhadap narapidana tipikor menunjukkan negara sedang memberikan privilese. Itu, sambungnya, sepadan dengan tunduknya negara kepada koruptor. Herdiansyah menyebut, negara hina di hadapan para garong uang rakyat.
Baca juga : Remisi Koruptor Harusnya Diperketat
"Seharusnya efek jera itu dibangun atas dasar hukuman seberat-beratnya," ujarnya.
Lebih lanjut, Herdiansyah mengatakan bahwa selain hukuman badan seberat-beratnya, efek jera bagi koruptor dapat dilakukan lewat upaya pemiskinan. Baginya, pemiskinan terhadap koruptor harus diseriuskan aparat penegak hukum dan lembaga peradilan.
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengungkap, sebanyak 176.984 narapidana dan anak binaan menerima remisi pengurangan masa pidana maupun bebas langsung. Dari angka tersebut, 2.618 di antaranya merupakan narapidana tipikor.
Baca juga : Korupsi Serasa Kejahatan Biasa, Koruptornya Luar Biasa
Langkah negara memberikan remisi itu dikritik oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mahfum bahwa remisi bukan menjadi domain pihaknya. Namun, ia menilai hal itu mencederai perasaan masyarakat serta melemahkan upaya pemberantasan korupsi.
"Harus kita sampaikan di sini, di beberapa kasus remisi atau pembebasan bersyarat itu betul sangat mencederai masyarakat," katanya.
"Misal orang dihukum tujuh tahun (penjara), baru dua tahun sudah dapat pembebasan bersyarat atau dihukum dengan uang pengganti, tetapi uang pengganti belum dibayar sudah dapat remisi. Ini kan artinya tidak menimbulkan efek jera," tandas Alex. (Tri/P-2)
KPK menilai praktik korupsi di Indonesia kini berkembang layaknya sebuah ekosistem yang melibatkan banyak pihak, seiring munculnya fenomena yang disebut sebagai sirkel.
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni ingatkan RUU Perampasan Aset jangan jadi celah 'hanky-panky' atau penyalahgunaan kekuasaan oleh oknum penegak hukum.
Sulit menepis kecurigaan publik bahwa ada kekuatan besar yang ikut memengaruhi arah penegakan hukum.
MAHKAMAH Agung (MA) akan mengevaluasi sistem pengawasan hakim agar berjalan lebih efektif dan menegaskan tidak mentoleransi praktik korupsi di lingkungan peradilan.
Prabowo menyadari bahwa tindakan tegas dalam penegakan hukum seringkali menimbulkan ketidaksukaan dari pihak-pihak tertentu, terutama mereka yang terjerat kasus hukum.
Para pelaku korupsi tetap ingin memanfaatkan uangnya, tetapi pilihan mereka menjadi terbatas.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved