Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
POLITISI NasDem, Irma Suryani Chaniago, menilai pengaruh bantuan sosial (bansos) memang sangat berpengaruh terhadap hasil pemilihan umum (pemilu) atau pemilihan kepala daerah (pilkada). Hal itu menanggapi hasil kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal pengaruh bantuan sosial dalam menarik minat masyarakat terhadap calon tertentu.
"Bantuan sosial pengaruhnya memang cukup signifikan untuk pilpres dan pilkada, mengingat bansos sifatnya berkala. Ini bukan hanya untuk kasus Pilpres sekarang, saat Pilkada juga itu juga berpengaruh," kata Irma saat dihubungi, Rabu (20/3).
Kendati demikian, anggota Komisi IX DPR RI itu mengkritik soal pernyataan KPK yang baru disampaikan di ujung tahapan pemilu 2024. Lembaga Antirasuah itu, kata Irma, harusnya bergerak sejak awal adanya indikasi pelanggaran pemilu ketika bansos dibagikan selama tahapan kampanye.
Baca juga : NasDem Masuk Tiga Besar Peraih Suara Tertinggi Pileg DPR RI di Provinsi Papua
"Kerja KPK kan buka hanya penindakan, tapi ada pencegahan. Harusnya ketika ada indikasi itu KPK panggil dong itu Menteri Sosial, Menteri Keuangannya. Saya rasa ini harus jadi pembelajaran untuk semua termasuk partai politik," kata Irma.
Sebelumnya, kajian yang dibuat KPK menyebutkan masyarakat lebih cenderung memilih calon yang memberikannya uang atau barang. KPK harap pemerintah daerah bisa membenahi trik curang menjadikan bansos sebagai strategi kampanye.
(Z-9)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah lokasi untuk mendalami kasus dugaan rasuah pengadaan bantuan sosial (bansos) Presiden.
ADA tiga akronim yang sering dipahami secara rancu, yaitu perlinsos (perlindungan sosial), bansos (bantuan sosial), dan jamsos (jaminan sosial).
Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan pihaknya meminta maaf atas keterlambatan pencairan dana KJP plus tersebut.
Jakarta akan meninggalkan status ibu kota negara dan berubah menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Jakarta akan bertransformasi menjadi kota global dengan biaya yang tidak sedikit.
ANALIS Senior Ronny P. Sasmita menilai prognosis defisit anggaran yang melebar di 2024 merupakan buah dari gencarnya belanja pemerintah sejak awal tahun.
PENGAMAT kebijakan publik Trubus Rahadiansyah merespons temuan PPATK yang menyebut pemain judi online didominasi masyarakat berpenghasilan rendah. Mereka diduga penerima bansos.
KPK membuka peluang menggeledah sejumlah lokasi jika dibutuhkan untuk memperkuat bukti kasus dugaan korupsi di Pemkot Semarang.
KPK gencar mendalami dugaan pencucian uang yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan.
JPU pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa 15 orang mantan petugas Rutan atas dugaan pungli kepada para tahanan KPK mencapai Rp6,3 miliar.
KPK menggali peran Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri dalam proses pengadaan di Pemkot Semarang.
KPK rampung memeriksa Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, Kamis (1/8). Dia irit bicara mengenai kasusnya ketika ditanya wartawan usai pemeriksaan.
Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah di Pemkot Semarang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved