Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan pengisian jabatan aparatur sipil negara (ASN) oleh TNI dan Polri tidak seenaknya. Hal itu merespons ketentuan dalam rancangan peraturan pemerintah (RPP) soal manajemen ASN.
"TNI dan Polri bisa masuk lingkungan ASB dengan batasan-batasan tertentu," kata Doli di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu, (13/3).
Doli mengatakan RPP manajemen ASN memuat sejumlah ketentuan. Misalnya penempatan TNI dan Polri itu hanya bisa pada tingkat eselon I dan pemerintah pusat.
Baca juga : TNI-Polri Bisa Isi Jabatan ASN, Menpan RB Bantah Ada Dwifungsi ABRI Orde Baru
"Tidak boleh di semua (lingkungan) apalagi di pemerintah daerah. Jadi ada batas-batasnya," papar politikus Partai Golkar itu.
Doli menyebut ada beberapa kementerian yang butuh kualifikasi dari personel TNI dan Polri. Misalnya Kementerian Pertahanan dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
"Ada institusi yang bisa dan membutuhkan fungsi mereka," ujar dia. (Z-8)
Serangan terhadap personel yang menjalankan mandat tersebut dinilai bertentangan dengan ketentuan internasional yang berlaku.
zat kimia yang digunakan empat oknum prajurit TNI untuk menyerang Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus yakni campuran air aki bekas dan pembersih karat
Awalnya, hakim bertanya soal Edi yang disebut juga terkena cairan saat menyiram Andrie Yunus. Kemudian, saat hakim menanyakan mana Terdakwa I, Edi tampak melamun.
Empat personel TNI didakwa melakukan penyiraman air keras ke Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus. Motifnya demi memberi efek jera karena dinilai melecehkan institusi.
Kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus terungkap di sidang. Oditur menyebut motif dendam terkait isu revisi UU TNI dan narasi antimiliterisme.
Pihaknya telah melakukan serangkaian langkah sejak pertengahan Maret untuk mendalami kasus tersebut.
SEBANYAK 2.019 aparatur sipil negara (ASN) dari berbagai kementerian/lembaga resmi mengikuti seleksi komponen cadangan (komcad)
Kebijakan WFH ASN Jumat dirancang fleksibel. MenPANRB Rini Widyantini jelaskan alasan Kementerian PU tak ikut serta, dan tetap prioritaskan kualitas layanan.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mulai menerapkan kebijakan bersepeda dan bebas kendaraan bermotor bagi ASN di lingkungan Kantor Gubernur setiap hari Kamis.
Menurutnya, perilaku tidak disiplin mencederai semangat kerja tim dan menciptakan ketidakadilan di lingkungan kerja.
LAN merilis SE Nomor 6 Tahun 2026 guna memastikan pengembangan kompetensi ASN tetap berjalan optimal di tengah kebijakan efisiensi anggaran nasional.
Pemprov Jakarta memperketat izin perjalanan dinas ASN. Gubernur Pramono menegaskan hanya agenda yang berdampak langsung bagi Jakarta yang akan lolos.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved