Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMILIH yang mengedepankan rasional merupakan unsur utama menciptakan demokrasi yang sehat dan melahirkan pemimpin yang berkualitas. Namun, menurut peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Nicky Fachrizal, pada kenyataannya masyarakat terbagi dua yakni pemilih rasional dan sentimental. Dengan demikian undang-undang telah mengamanatkan peran partai politik untuk memberi edukasi politik demi menciptakan publik yang kuat secara literasi dan rasional.
"Perlu edukasi politik yang melibatkan masyarakat sipil dan parpol tentunya, malahan UU memberi mandat kepada parpol untuk mengadakan pendidikan politik," jelasnya, Sabtu (13/1).
Di samping itu peningkatan literasi politik perlu diimbangkan dengan membiasakan diskusi atau dialog sehingga perbedaan pendapat yang dihadapi menjadi biasa.
Baca juga: Bali Sambut Gibran dengan Baliho Caci Maki
"Sebab demokrasi itu memerlukan adanya pendapat-pendapat yang berbeda," sambungnya.
Para politisi sambung juga memiliki porsi sama bertugas untuk meningkatkan literasi publik dan menjadi teladan dalam menerapkan rasionalitas dalam mendukung dan memilih.
Baca juga: CORE: Anies Baswedan Miliki Visi Misi Perekonomian yang Paling Realistis
"Dengan rasionalitas maka tidak perlu ada hasutan atau pengaruh-pengaruh yang lebih mengarah pada perasaan atau emosional," terusnya.
Dalam prosesnya yang menjadi ironi yakni amanat UU tersebut dilaksanakan hanya saat mendekati waktu pemilu yaitu pendidikan pemilih (voter education).
"Nah ini hanya sebagian kecil dari political education. Dalam arti lain pendidikan politik jangan berhenti setelah pemilu saja atau saat mendekati pemilu edukasi ini baru dilakukan," cetusnya.
Baca juga: Polri: Pelaku Ancaman Pembunuhan Anies Baswedan Tak Terafiliasi Capres Lain
Sementara itu Tim Amin dari Partai NasDem Willy Aditya menerangkan politisi punya peran penting meningkatkan literasi publik dalam politik dan memilih. Para elite harus benar-benar menjalankan politik rasional dalam berpolitik.
"Para elit harus memperlihatkan itu tidak ada dendam dan intimidasi. Itu yang harus menjadi contoh yang kemudian itu bisa dilihat pemilih dan diikuti masyarakat atau pendukungnya dan menjadi rasional," ungkapnya.
Debat terbuka merupakan media untuk pemilih mengenal calon pemimpinnya serta memiliki konsekuensi.
"Jadi kita bersama yang memberikan keteladanan jangan sampai kontestasi demokrasi ini dicederai dengan tindakan-tindakan yang tidak pantas bahkan mengarah pada kekerasan. Kita harus bawa pemilu ini pada arah dan langkah yang lebih maju. Ini demokrasi yang harus kita junjung tinggi bersama," tukasnya. (Sru/Z-7)
Mendikdasmen menegaskan komitmennya dalam menjaga pelaksanaan TKA agar tetap kredibel, transparan, dan berintegritas di seluruh wilayah Indonesia.
WIC Jakarta sukses gelar Konferensi Biennial WCI ke-17. Fokus pada pemberdayaan perempuan, pendidikan, dan pelestarian warisan budaya di era transformasi.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mengatasi kendala tersebut agar tidak terjadi di tahun berikutnya.
Dalam konteks ini, pendidikan vokasi seharusnya menjadi solusi strategis. Namun untuk memahami bagaimana seharusnya vokasi berfungsi, kita perlu melihat praktik terbaik global.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyatakan komitmennya melakukan perbaikan besar-besaran sektor pendidikan, mulai dari renovasi fisik sekolah hingga penguatan kualitas pembelajaran.
President University mengukuhkan tiga Guru Besar baru: Prof. Anton Wachidin, Prof. Erwin Sitompul, dan Prof. Jhanghiz Syahrivar untuk perkuat riset nasional.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meluruskan polemik wacana mengizinkan partai politik (parpol) untuk membeli hak penamaan (naming right) halte-halte milik Pemprov.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved