Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir mengajak peserta Pemilu 2024, baik pemilihan legislatif dan pemilihan presiden bersikap ksatria untuk mewujudkan kontestasi yang bermartabat.
Haedar Nashir di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Minggu, mengatakan pada Pemilu 2024 , baik pemilu legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres), dirinya mengajak untuk berpemilu dan berkontestasi dengan langsung umum bebas rahasia (luber), jujur dan adil (jurdil), serta bermartabat dan beretika luhur agar tidak menabrak dasar negara, konstitusi dan nilai-nilai dasar negara.
"Berkontestasilah dengan ksatria sebagai negarawan, baik untuk pileg dan pilpres. Jangan menang untuk menang, apalagi menang dengan menghalalkan segala cara," kata Haedar Nashir.
Baca juga : Muhammadiyah Ingin Lebih Banyak Nama Capres-Cawapres Pemilu 2024 Dimunculkan
Ia mengatakan Indonesia telah melaksanakan pemilu ke enam ini di Era Reformasi, belum dihitung pada Era Orde Lama dan Orde Baru.
"Untuk itu, jadilah kontestan-kontestan yang betul-betul menjadi teladan bagi bangsa ini, menjadi negarawan. Maka jaga pemilu ini," katanya.
Haedar berharap kepada penyelenggara Pemilu 2024, KPU dan Bawaslu benar mengawal pemilu ini supaya berjalan dengan baik, makin jujur dan adil, dan jauh dari penyimpangan dan kecurangan.
Baca juga : KPU Bengkulu Ultimatum Parpol yang Tidak Segera Laporkan Dana Kampanye Pemilu
"Jadi kalau kita berpemilu tidak sejalan dengan aturan lagi, maka betapa menurunnya kualitas pemilu," katanya.
Namun demikian, lanjut Haedar, kualitas pemilu semua tergantung pada jiwa warga negara dan bangsa.
"Menang tapi menggunakan segala cara," katanya.
Baca juga : Muhammadiyah: Pemilu Tidak Boleh Halalkan Segala Cara untuk Raih Kekuasaan
Sikap Muhammadiyah pada Pileg dan Pilpres 2024, kata Haedar, Muhammadiyah tetap sebagai organisasi yang non-partisan dan itu dipahami oleh seluruh warga, bahkan oleh rakyat Indonesia, dan berbagai pihak bahwa Muhammadiyah tetap menjaga kepriadiannya, yakni tidak dukung mendukung, apalagi partisipan.
Selanjutnya, Muhammadiyah tetap menjaga nilai-nilai berbangsa dan bernegara, termasuk pemilu.
"Maka kami harapkan bahwa selain Muhammadiyah, institusi negara juga harus non-partisan agar negara ini terawat menjadi milik semua," katanya.
Baca juga : Muhammadiyah Minta Seruan Civitas Academica Direspons Positif
Haedar berpesan siapa pun presiden terpilih dan kalah pada Pemilu 2024 dengan ksatria menerimanya. Yang menang dengan cara demokratis dan elegan tanpa kecurangan akan menjadi dukungan politik yang berharga, tapi kalau menang dengan cara-cara tidak baik, tidak benar, maka akan menjadi beban politik.
Begitu juga yang kalah, dengan pemilu yang jujur, maka akan legowo. Kalau tidak akan menimbulkan masalah baru.
"Kuncinya, pertanggungjawaban moral kebangsaan dan konstitusional dari seluruh elit dan penyelenggara negara," katanya. (Ant/Z-4)
RSIJ Sukapura merupakan fasilitas kesehatan dengan kapasitas 185 bed, layanan IGD, rawat inap, rawat jalan, hemodialisis, dan bank darah.
KETUA Pimpinan Pusat Organisasi Islam Muhammadiyah Anwar Abbas mengimbau masyarakat internasional untuk mengutuk Israel atas pembunuhan yang mereka lakukan terhadap Ismail Haniyeh.
Muhammadiyah berkomitmen menjalankan izin tambang sesuai amar makruf nahi munkar secara elegan dan bermartabat sesuai kepribadian Muhammadiyah.
ISLAM berkemajuan dalam tulisan ini mengacu pada Risalah Islam Berkemajuan (RIB) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang disahkan dalam Muktamar Ke-48 Muhammadiyah di Surakarta.
KUALITAS demokrasi di Indonesia merosot cukup drastis, salah satunya karena kecenderungan intervensi terhadap gerakan islamisme di Indonesia.
PARTAI Amanat Nasional (PAN) mengapresiasi dan menghormati keputusan PP Muhammadiyah yang siap mengelola tambang yang diberikan pemerintah.
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas), membantah jika anggota-anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) retak akibat perbedaan pilihan politik pada Pilkada 2024.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut bahwa bakal ada Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di sejumlah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
WAKIL Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid merespons polemik partainya dengan PBNU. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf
KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginginkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) menjadi lembaga tertinggi negara
Komisi Pemilihan Umum (KPU) enggan memberikan komentar.
TEMUAN terkait dugaan adanya ribuan petugas pantarlih yang terafiliasi partai politik dinilai akan mendegradasi kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pilkada 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved