Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjaring tiga orang terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba. Total, ada 18 pihak yang diamankan.
“Dalam kegiatan tangkap tangan di Maluku Utara, sejauh ini 18 orang yang diamankan,” kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Selasa (19/12)
Kepala Bagian Pemberitaan KPK itu enggan memerinci identitas tiga orang lain yang baru ditangkap. Mereka semua kini masih dimintai keterangan oleh tim Lembaga Antirasuah.
Baca juga : Jumlah Pihak Terjaring OTT KPK Bisa Bertambah
Lebih lanjut, Ali menyebut ada sejumlah uang yang ditemukan tim penangkapan. Tapi, jumlahnya belum bisa dipaparkan ke publik saat ini.
“Jumlahnya masih terus dikonfirmasi kepada para pihak yang ditangkap,” ujar Ali.
Penangkapan ini berkaitan dengan dugaan jual beli jabatan, dan pengadaan barang serta jasa. Mereka yang ditangkap ketahuan sedang menyerahkan uang terkait tindak pidana tersebut.
KPK memiliki aturan main 1x24 jam dalam OTT. Jika sudah rampung semuanya, kronologi perkara sampai identitas pihak yang ditangkap akan dipaparkan melalui konferensi pers. (MGN/Z-5)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
KPK belum bisa merinci total nominal yang disita karena masih dalam proses verifikasi.
Hingga saat ini para pihak yang terjaring OTT masih menjalani pemeriksaan intensif di Cilacap.
KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum dari pihak-pihak yang ditangkap.
KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring dalam operasi senyap ini.
Tim di lapangan juga membawa sejumlah pihak lainnya yang diduga terlibat dalam perkara ini.
KPK ungkap Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari patok fee proyek 10-15% dari total anggaran Rp91,13 Miliar di Dinas PUPRPKP.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved