Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan gebrakan di bulan suci Ramadan. Lembaga antirasuah tersebut resmi mengamankan Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman, dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar pada Jumat (13/3).
Penangkapan orang nomor satu di Kabupaten Cilacap ini tercatat sebagai OTT kesembilan yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2026, sekaligus menjadi aksi ketiga yang dilakukan selama bulan Ramadan 1447 Hijriah.
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan adanya kegiatan penindakan di wilayah Jawa Tengah tersebut. "Benar," ujar Fitroh saat dikonfirmasi dari Jakarta, Jumat (13/3).
Sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring dalam operasi senyap ini.
Tren OTT Awal Tahun 2026
Aksi penindakan KPK sepanjang kuartal pertama tahun 2026 tergolong masif. Sebelum menciduk Bupati Cilacap, lembaga ini telah melakukan serangkaian operasi besar:
Ramadan Berdarah
Selama bulan Ramadan 1447 H ini saja, KPK telah menindak tiga kepala daerah. Sebelum Bupati Cilacap, dua kepala daerah lainnya sudah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka:
Hingga berita ini diturunkan, Syamsul Auliya Rachman masih menjalani pemeriksaan intensif. KPK dijadwalkan akan memberikan keterangan resmi mengenai konstruksi perkara dan detail barang bukti dalam konferensi pers mendatang. (Ant/P-2)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
KPK belum bisa merinci total nominal yang disita karena masih dalam proses verifikasi.
Hingga saat ini para pihak yang terjaring OTT masih menjalani pemeriksaan intensif di Cilacap.
KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum dari pihak-pihak yang ditangkap.
Tim di lapangan juga membawa sejumlah pihak lainnya yang diduga terlibat dalam perkara ini.
KPK ungkap Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari patok fee proyek 10-15% dari total anggaran Rp91,13 Miliar di Dinas PUPRPKP.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved