Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Jumat (13/3). Dalam operasi senyap tersebut, tim penindakan Komisi Antirasuah dikabarkan mengamankan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman.
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengonfirmasi adanya kegiatan penindakan di lapangan yang menjaring orang nomor satu di Kabupaten Cilacap tersebut.
"Benar (Bupati Cilacap tertangkap)," kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto kepada Metrotvnews.com, Jumat (13/3).
Identitas Pihak Lain
Selain mengamankan bupati, Fitroh menyebutkan bahwa tim di lapangan juga membawa sejumlah pihak lainnya yang diduga terlibat dalam perkara ini. Meski demikian, lembaga antirasuah tersebut belum merinci secara detail identitas maupun jabatan dari pihak-pihak yang ikut terjaring.
Fitroh mengatakan, ada beberapa orang lain selain Syamsul yang ditangkap. Namun, identitas mereka belum bisa dibeberkan saat ini.
Hingga saat ini, para pihak yang tertangkap masih menjalani pemeriksaan intensif oleh tim OTT KPK. Pemeriksaan tersebut dilakukan guna mendalami dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
"Para pihak tertangkap masih diperiksa oleh tim OTT KPK. Permintaan keterangan dilakukan untuk mendalami kasus," tulis keterangan resmi tersebut.
Sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki aturan main 1x24 jam dalam OTT untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan. Rencananya, status hukum pihak terkait bakal diumumkan lewat konferensi pers resmi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. (Can/P-2)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
KPK belum bisa merinci total nominal yang disita karena masih dalam proses verifikasi.
Hingga saat ini para pihak yang terjaring OTT masih menjalani pemeriksaan intensif di Cilacap.
KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum dari pihak-pihak yang ditangkap.
KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring dalam operasi senyap ini.
KPK ungkap Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari patok fee proyek 10-15% dari total anggaran Rp91,13 Miliar di Dinas PUPRPKP.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved