Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBANYAK 15 orang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) di Maluku Utara, Senin (18/12). Salah satu orang yang diamankan Lembaga Antirasuah itu ialah Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba.
“Benar Gubernur Maluku Utara, dan beberapa pejabat lainnya, serta pihak swasta,” kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Senin (18/12).
Penangkapan terjadi di Jakarta Selatan, dan Ternate. Mereka semua kini masih dimintai keterangan oleh tim tangkap tangan.
Baca juga: KPK Segel Ruang Pribadi Gubernur Maluku Utara
“Masih dilakukan permintaan keterangan terhadap para pihak yang ditangkap,” ujar Ali.
KPK belum bisa memerinci kronologi perkara dalam penangkapan ini. Tapi, Lembaga Antirasuah sudah mengonfirmasi tidak pidana dalam kasus ini yakni terkait jual beli jabatan, dan pengadaan barang dan jasa.
Baca juga: Pernyataan Penetapan Tersangka Dipermasalahkan, Alexander: Biarin Saja, Ada Bukti
“Selengkapnya akan kami sampaikan setelah memastikan seluruh proses kegiatan selesai,” ucap Ali.
KPK memiliki aturan main 1x24 jam saat melakukan OTT. Status hukum mereka akan dipaparkan dalam konferensi pers nanti. (Z-3)
KPK belum bisa merinci total nominal yang disita karena masih dalam proses verifikasi.
Hingga saat ini para pihak yang terjaring OTT masih menjalani pemeriksaan intensif di Cilacap.
KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum dari pihak-pihak yang ditangkap.
KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring dalam operasi senyap ini.
Tim di lapangan juga membawa sejumlah pihak lainnya yang diduga terlibat dalam perkara ini.
KPK ungkap Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari patok fee proyek 10-15% dari total anggaran Rp91,13 Miliar di Dinas PUPRPKP.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved